DIAmi Laporkan KPU Makassar ke Ombudsman, Ini Hasilnya

Ombudsman Republik Indonesia memberikan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP), terhadap laporan pasangan Mohammad Ramdhan Pomanto – Indira Mulyasari Paramastuti (DIAmi). KPU Makassar diminta transparan sebagai penyelenggara Pemilu yang independen / Foto : Istimewa
Ombudsman Republik Indonesia memberikan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP), terhadap laporan pasangan Mohammad Ramdhan Pomanto – Indira Mulyasari Paramastuti (DIAmi). KPU Makassar diminta transparan sebagai penyelenggara Pemilu yang independen / Foto : Istimewa

Terkini.id, Makassar – Ombudsman Republik Indonesia telah mengeluarkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP), terhadap laporan pasangan Mohammad Ramdhan Pomanto – Indira Mulyasari Paramastuti (DIAmi). Ombudsman meminta KPU Makassar transparan sebagai penyelenggara Pemilu yang independen.

Dalam surat kesimpulan tanggal 10 Juli 2018 tersebut, Ombudsman meminta KPU memberikan batasan waktu konsultasi hirarki atau berjenjang yang lebih jelas.

KPU diminta memperlihatkan kelengkapan dokumen hasil konsultasi. Guna menjaga prinsip kehati-hatian dan transparansi dalam penyelenggaran Pilkada.

Sebagai tindakan korektif terhadap KPU Makassar, Ombudsman meminta KPU Makassar mengirim surat usulan perbaikan tata cara konsultasi berjenjang kepada KPU RI.

“Kalau ada tindakan korektif, maka harus dijalankan,” kata Subhan Kepala Kantor Ombudsman Republik Indonesia Sulawesi Selatan kepada Makassar Terkini, Selasa 7 Agustus 2018.

Subhan mengatakan, jika tindakan korektif yang sifatnya penting dan memuat sanksi, harus dijalankan dalam waktu 30 hari. Jika tidak, Ombudsman akan meningkatkan status LAHP menjadi rekomendasi.

LAHP Ombudsman
LAHP Ombudsman

Anggota KPU Makassar Rahma Saiyed mengatakan, KPU sudah melaksanakan LAHP Ombudsman. “Sudah dikirim bukti-buktinya. Ada di Ombudsman,” ujar Rahma.

Menurut Rahma, KPU Makassar sudah menjalankan proses secara transparan. “Kami bisa buktikan. Itu juga kami jadikan bukti ke DKPP,” kata Rahma.

Dia menjelaskan, tata cara konsultasi berjenjang yang dilakukan KPU Makassar adalah mengirim surat konsultasi ke KPU Sulawesi Selatan. Dari Provinsi bersurat ke KPU RI. Surat balasannya dikirm ke KPU Provinsi Sulawesi Selatan.

“KPU Provinsi instruksikan ke KPU Makassar untuk jalankan apa yang disarankan KPU RI,” kata Rahma.

Konsultasi berjenjang ini, kata Rahma, juga diterapkan KPU Makassar dalam menyikapi Putusan Panwaslu Makassar yang membatalkan Surat Keputusan KPU Makassar, mendiskualifikasi pasangan DIAmi.

Rahma menunjukkan bukti nomor surat konsultasi berjenjang KPU Makassar :

 

 

 

Kuasa Hukum DIAmi Ahmad Rianto mengatakan dengan adanya koreksi Ombudsman terhadap KPU Makasasr berarti ada kesalahan yang dilakukan Komisioner KPU Makassar. “LAHP ini bisa dijadikan bukti tambahan ke sidang MK dan DKPP,” kata Rianto.

Sementara itu, Hubungan Masyarakat Panwaslu Makassar Maulana mengatakan, tidak mau mau terlalu jauh ikut campur dalam LAHP Ombudsman. “LAHP ini dapat menciptakan akibat hukum baru,” ujar Maulana.

Berita Terkait
Komentar
Terkini
Opini

Tanda-tanda Resesi

17 Agustus tahun ini.Tiga hari sebelumnya.Jam 6 pagi waktu New York.Itulah hari pertama kurva terbalik: yield bond jangka panjang lebih rendah dari yield bond
Opini

74 Tahun Indonesia, Merdeka dalam Penindasan

TANGGAL 17 Agustus 2019, bangsa Indonesia dari Sabang sampai Marauke memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-74 tahun.Berbagai macam bentuk kegiatanpun dilakukan dalam rangka
Opini

Memaknai Kemerdekaan Bukan Sekedar Simbolik

TUJUH belas Agustus merupakan momentum bersejarah sepanjang rentetan peristiwa, yang turut menghiasi dalam konsep Indonesia.Euforia kemerdekaan menggema dari berbagai penjuru mendengar teks proklamasi di
Opini

Aktivis Repotlusioner

SEJARAH gerakan mahasiswa secara heroik menggambarkan kecerdasan dan militansi perjuangan mahasiswa dalam menciptakan gerakan massa dengan tujuan memperbaiki kebobrokan tatanan yang ada di Indonesia.Bagi
Opini

Mengapa Pemadaman Listrik Begitu Lama?

DI mana-mana terjadi mati listrik. Di Amerika, Eropa apalagi Indonesia. Penyebabnya yang berbeda.Persoalannya: Seberapa sering.Seberapa luas.Seberapa lama.Ada kalanya sering mati lampu. Itu karena produksi
Opini

Mensegerakan Revisi PP No. 44 Tahun 2015

KEHADIRAN program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan terus memberikan manfaat bagi pekerja kita. Khusus untuk Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan
Opini

Aspal Buton sebagai Aspal Berongga

Buku hasil adaptasi dari disertasi penulis  yang diselesaikan pada program studi Teknik Sipil Universitas Hasanuddin pada tahun 2018 lalu.Buku ini menganalisis pengaruh penambahan bahan
Opini

Titanium Megawati

"Tulis dong soal pidato Bu Mega di Bali"."Tidak mau"."Menarik lho pak. Apalagi kalau DI's Way yang menulis"."Politik. Sensitif," balas saya."Soal Sengon 1 Triliun itu
Opini

Cara BUMN Tiongkok Berkembang

PADA tahun 2015, pemerintah China melakukan reformasi radikal terhadap BUMN. Dari total 117 BUMN, disusutkan menjadi 98 BUMN saja. Dampaknya bukan hanya pengurangan jumlah BUMN