DIAmi Laporkan KPU Makassar ke Ombudsman, Ini Hasilnya

Ombudsman Republik Indonesia memberikan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP), terhadap laporan pasangan Mohammad Ramdhan Pomanto – Indira Mulyasari Paramastuti (DIAmi). KPU Makassar diminta transparan sebagai penyelenggara Pemilu yang independen / Foto : Istimewa
Ombudsman Republik Indonesia memberikan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP), terhadap laporan pasangan Mohammad Ramdhan Pomanto – Indira Mulyasari Paramastuti (DIAmi). KPU Makassar diminta transparan sebagai penyelenggara Pemilu yang independen / Foto : Istimewa

Terkini.id, Makassar – Ombudsman Republik Indonesia telah mengeluarkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP), terhadap laporan pasangan Mohammad Ramdhan Pomanto – Indira Mulyasari Paramastuti (DIAmi). Ombudsman meminta KPU Makassar transparan sebagai penyelenggara Pemilu yang independen.

Dalam surat kesimpulan tanggal 10 Juli 2018 tersebut, Ombudsman meminta KPU memberikan batasan waktu konsultasi hirarki atau berjenjang yang lebih jelas.

KPU diminta memperlihatkan kelengkapan dokumen hasil konsultasi. Guna menjaga prinsip kehati-hatian dan transparansi dalam penyelenggaran Pilkada.

Sebagai tindakan korektif terhadap KPU Makassar, Ombudsman meminta KPU Makassar mengirim surat usulan perbaikan tata cara konsultasi berjenjang kepada KPU RI.

“Kalau ada tindakan korektif, maka harus dijalankan,” kata Subhan Kepala Kantor Ombudsman Republik Indonesia Sulawesi Selatan kepada Makassar Terkini, Selasa 7 Agustus 2018.

Subhan mengatakan, jika tindakan korektif yang sifatnya penting dan memuat sanksi, harus dijalankan dalam waktu 30 hari. Jika tidak, Ombudsman akan meningkatkan status LAHP menjadi rekomendasi.

LAHP Ombudsman
LAHP Ombudsman

Anggota KPU Makassar Rahma Saiyed mengatakan, KPU sudah melaksanakan LAHP Ombudsman. “Sudah dikirim bukti-buktinya. Ada di Ombudsman,” ujar Rahma.

Menurut Rahma, KPU Makassar sudah menjalankan proses secara transparan. “Kami bisa buktikan. Itu juga kami jadikan bukti ke DKPP,” kata Rahma.

Dia menjelaskan, tata cara konsultasi berjenjang yang dilakukan KPU Makassar adalah mengirim surat konsultasi ke KPU Sulawesi Selatan. Dari Provinsi bersurat ke KPU RI. Surat balasannya dikirm ke KPU Provinsi Sulawesi Selatan.

“KPU Provinsi instruksikan ke KPU Makassar untuk jalankan apa yang disarankan KPU RI,” kata Rahma.

Konsultasi berjenjang ini, kata Rahma, juga diterapkan KPU Makassar dalam menyikapi Putusan Panwaslu Makassar yang membatalkan Surat Keputusan KPU Makassar, mendiskualifikasi pasangan DIAmi.

Rahma menunjukkan bukti nomor surat konsultasi berjenjang KPU Makassar :

 

 

 

Kuasa Hukum DIAmi Ahmad Rianto mengatakan dengan adanya koreksi Ombudsman terhadap KPU Makasasr berarti ada kesalahan yang dilakukan Komisioner KPU Makassar. “LAHP ini bisa dijadikan bukti tambahan ke sidang MK dan DKPP,” kata Rianto.

Sementara itu, Hubungan Masyarakat Panwaslu Makassar Maulana mengatakan, tidak mau mau terlalu jauh ikut campur dalam LAHP Ombudsman. “LAHP ini dapat menciptakan akibat hukum baru,” ujar Maulana.

Komentar

Rekomendasi

Demokrat Sulsel Tak Ingin Buru-Buru Tentukan Usungan di Pilkada

NasDem Isyaratkan Paket Basli-Ady di Pilkada Selayar

Kantor DPD Demokrat Sulsel Buka pendaftaran Calon Kepala Daerah

Bawaslu Makassar Limpahkan Dugaan Pelanggaran None ke KASN

Bawaslu Sulsel Ingatkan KPU Terhadap 9 Titik Kerawanan Rekrutmen PPK

Soal Calon Pendamping, Deng Ical Tunggu Hasil Survei Bulan Januari

PKB Tegaskan Dukung Adnan-Kio, Meski Maju Jalur Perseorangan

Danny Pomanto Didorong Maju Jalur Perseorangan di Pilwali Makassar

KPU Makassar Buka Pendaftaran Calon PPK, Dilakukan Secara Online

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar