2 pertimbangan MA menolak kasasi KPU Makassar soal pencalonan DIAmi

Mahkamah Agung/ ist

Terkini.id, Makassar – Mahkamah Agung (MA) resmi menolak kasasi yang diajukan KPU Makassar, terkait keputusan PT TUN yang membatalkan pencalonan Danny Pomanto-Indira Mulyasari (DIAmi).

Keputusan MA tersebut resmi berdasarkan surat putusan nomor 250 K/TUN/PILKADA/2018, yang diterbitkan pada hari ini, Senin 23 Maret 2018.

Dengan menolak kasasi yang diajukan KPU Makassar, MA menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Makassar sebelumnya.

Seperti diketahui, PT TUN sebelumnya mengabulkan gugatan calon wali kota Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi, pada Februari 2018 lalu.

Dalam putusan itu, PT TUN menyatakan batal keputusan KPU Makassar tentang penetapan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Pilwalkot Kota Makassar.

Menarik untuk Anda:

Dengan begitu, KPU harus menggugurkan pasangan DIAmi dari pilwalkot Makassar, sehingga Munafri Arifuddin dan Rachmatika Dewi menjadi kandidat tunggal.

Dalam putusan MA, hari ini, ada beberapa alasan sehingga menolak kasasi yang diajukan KPU Makassar.

1. KPU tidak cermat

MA menilai, putusan PT TUN sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum. MA menilai, KPU tidak cermat dalam meloloskan Danny Pomanto dan Indira Mulyasari Paramastuti.

Hal itu karena Danny Pomanto sebagai petahana telah menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan dirinya sebagai pasangan calon, dan merugikan kepentingan pasangan calon lain.

Kegiatan yang dimaksud, seperti pembagian ponsel kepada para RT-RW, dilakukan dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon.

2. PT TUN Makassar sudah benar

Dalam putusan tersebut, juga disebutkan, alasan-alasan KPU selaku tergugat, tidak pertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi. Hal ini karena pemeriksaan pada tingkat kasasi cuma berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum.

“Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi,” tulis salinan putusan tersebut.

Konten Bersponsor

Mungkin Anda Suka

Hanura Sebut Cuma Dua Pasangan Calon yang Bersaing Ketat di Pilwakot Makassar

Warga Pulau Salebbo Pangkep Mulai Bergerak Menangkan Anir-Lutfi

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar