4 Anggota DPRD Enrekang tersangka korupsi, begini modusnya

Makassar – Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Sulsel menetapkan tujuh tersangka korupsi Bimtek Anggota DPRD Kabupaten Enrekang.

Penetapan tersangka berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan oleh Subdit Tipikor Reskrimsus Polda Sulsel, Rabu 5 April 2017.

Dalam kasus ini menyeret nama Ketua DPRD Kabupaten Enrekang, H. Bantaeng serta dua anggota DPRD lainnya, masing-masing Arfan Renggong dan Mustiar Rahim.

Sekretaris Dewan Kabupaten Enrekang juga ikut terseret yakni Sangkala Tahir bersama tiga pengusaha jasa kegiatan yakni Gunawan, Nawir, dan Nurul Hasmi.

Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Dicky Sondani mengatakan, mereka melakukan tindak pidana korupsi dengan modus pura-pura membuat bimtek dalam rangka pendalaman tugas.

Namun, tidak memenuhi syarat yang diwajibkan dalam Permendagri tetang Orientasi dan Pendalaman tugas anggota DPRD.

Kegiatannya juga tidak mengantongi MoU, tidak memiliki rekomendasi Badiklat Mendagri serta penyelenggarannya tidak memenuhi syarat.

"Tidak miliki legalitas, intinya tidak memenuhi aturan yang  ada. Terhitung, ada 49 kegiatan yang mereka lakukan selama ini di tujuh kota yakni Makassar, Jakarta, Yogya, Solo, Surabaya, Bali dan Lombok. Semua kegiatan yang mereka lakukan itu, dibiayai oleh negara dengan anggaran Rp 3,6 Milyar," sambung Dicky

Untuk saat ini kerugian negara yang dihitung oleh BPKP baru sebanyak Rp 855 juta.

Dikatakan, Dicky, kemungkinan angka kerugian tersebut masih akan bertambah. Saat ini penyidik masih mendalami kerugian atas kasus  Bimtek DPRD Kab. Enrekang yang mengingat anggaran yang begitu banyak digelontorkan dalam tindak pidana korupsi tersebut.

"Kerugian negara bisa saja akan bertambah, tersangka pun demikian, kita masih dalam proses penyidikan, khususnya terhadap 37 kegitan Bimtek tersebut," kata Dicky Sondani.

lebih lanjut Dicky mengungkap, ketujuh tersangka tersebut belum di tahan, pasalnya kasus ini masih dalam proses pendalaman.

" belum dilakukan penanhanan, baru saja ditangkap tadi, ini masih dalam proses pendalaman lagi," pungkasnya.

"Kita masih mau dalam keterlibatan pihak lain termasuk anggota DPRD lainnya, serta penyelenggara ini (EO) diketahui tidak hanya di Enrekang melakukan modusnya yang merugikan negara hingga ratusan juta bahkan diduga telah melakukan hal yang sama di daerah lain, kita masih dalami semuanya," ujar Dicky Sondani.

Diketahui sebelumnya, Tim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polda Sulsel melakukan penggeledahan di kantor DPRD Enrekang pada Jumat 10 Maret 2017 lalu. Saat petugas menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen anggota dewan, CPU milik Sekwan dan sejumlah bukti lainnya.

Belakang diketahui, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif menjadi dugaan awal kepolisian dalam modus kasus korupsi dana bimtek anggota DPRD Enrekang tahun anggaran 2015 dan 2016

Dengan demikian, Para tersangka ini terancam pasal 2 dan pasal 3 tentang Undang – Undang Tipikor.

Herman Kambuna

Berita Terkait
Komentar
Terkini