5.000 Kendaraan Dinas Pemkot Makassar Menunggak Pajak Miliaran Rupiah

Kepala UPT Pendapatan Wilayah Makassar I Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat), Bustanul Arifin

Terkini.id, Makassar – Kepala Upt Pendapatan Wilayah Makassar I Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat), Bustanul Arifin, mengatakan sedikitnya ada 5.000 kendaraan Dinas Pemerintah Kota Makassar yang menunggak pajak.

Ia menerangkan, dari 5 ribu unit kendaraan terdapat ada 2 ribu kendaraan yang menunggak.

Hitungan berdasarkan sistem, kata dia, nominalnya sebesar Rp 3 Miliar.

“Data-data ini belum tentu menunggak semua karena bisa jadi kendaraan tersebut rusak berat atau di kuasai pihak lain. Ini yang akan kami rekonkan kendaraanya supaya bisa menyajikan data kendaraan yang pasti, berapa kendaraan menunggak dan yang rusak,” kata dia saat ditemui di Balai Kota Makassar, Jumat, 4 Oktober 2019.

Kendati begitu, Ia mengatakan bahwa data tersebut berdasarkan pembaharuan. Namun, kata dia, data tersebut belum tersingkronisasi dengan data pemerintah kota.

Menarik untuk Anda:

Ia menilai perlu melihat lebih detail kendaraan yang telah diklaim pemerintah kota. Hal itu untuk memastikan kebenaran dan kondisi kendaraan dinas tersebut.

Selain itu, Bustanul mengatakan juga untuk menghasilkan data besar yang melahirkan kesepakatan bersama. Mengenai kendaraan yang rusak, Bustanul mengatakan bakal menyisihkan sebagai tunggakan pemerintah Kota Makassar.

“Ada yang bahkan (kendaraan dinas yang menunggak) dari tahun 90-an. Ini yang kita perlu rekonkan kembali, jangan sampai sudah bangkai tapi di data kami belum terhapus, makanya dengan adanya ini kami bisa rekon kendaraan tersebut berupa klarifikasi, identifikasi bahwa kendaraan tersebut rusak berat,” cetusnya.

Terkait dengan upaya membayar penunggakan pajak kendaraan dari pemerintah kota, ia mengatakan bakal menfasilitasi dengan memberikan kemudahan pelayanan.

Misalnya, kata di, buka loket khusus untuk pembayaran pemerintah kota. Hal itu untuk menghindari antrian panjang.

Menyoal keseriusan pemerintah kota membayar tunggakan kendaran dinas, Bustanul melihat pemerintah menunggu momen sensus barang.

“Kami pun sangat berharap dengan adanya sensus barang itu bisa ketahuan yang masih aktif, milik pemkot, rusak berat, atau di dem,” ungkapnya.

Saat ditanya perihal batas waktu pembayaran, ia mengatakan bahwa tak menetapkan batasan. Hanya saja, kata dia, ketika melewati batas waktu pembayaran maka akan diberikan denda.

“Jadi kalau tidak membayar berlaku lagi dendanya 2 persen tiap bulan,” pungkasnya.

Bustanul berharap data penunggakan yang telah ia sajikan bisa terklarifiaksi lalu muncul data besar yang bisa menjadi kesepakatan antara Samsat dan Pemkot.

“Sehingga ke depan pembayaran ini tidak lagi menjadi masalah dan menjadi data-data yang tidak jelas,” pungkasnya.

Sekertaris Daerah Kota Makassar Muh Ansar mengatakan bakal segera melunasi tunggakan pajak kendaraan dinas seluruh SKPD Kota Makassar. Ia menyebut telah menyediakan anggaran yang harus di bayarkan lewat kas daerah lantas ke Provinsi.

“Tadi kita rapat, mulai hari ini kalau ada yang mau bayar silahkan karena anggarannya sudah kita anggarkan semua di SKPD. Kita beri waktu minggu depan, Senin dan Selasa,” kata dia.

Ia mengatakan secara umum tunggakan secara umum sebesar 3 miliar. Namun, kata dia, penghitungan tersebut belum final lantaran masih mendata mobil yang tidak beroperasi dan kendaraan yang telah rusak.

Ia menyebut penyebab masalah penunggakan pajak kendaraan dinas dilatari banyak hal, antara lain, masalah pendataan yang belum tersinkronisasi dengan baik.

“Salah satunya, ada (kendaraan dinas) masuk dalam daftar. Sebenarnya sudah tidak perlu karena sudah tidak jalan dan sudah jadi rongsokan tetapi masih di tagih,” paparnya.

Konten Bersponsor

Mungkin Anda Suka

2 Pejabat Pemkot Makassar Terbukti Langgar Netralitas ASN, Salah Satunya Camat Mamajang

Independent Woman Makassar Galang Dana Kemanusiaan Bagi Perempuan Korban Covid-19

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar