ACC Sulawesi : Ada Mafia Kasus dalam Penetapan DPO di Parepare

ACC Sulawesi
Staf Peneliti Badan Pekerja ACC Sulawesi, Anggareksa

Terkini.id,Parepare – Anti Corruption Committe (ACC) Sulawesi menyoroti terkait langkah Kejaksaan Negeri Parepare untuk menetapkan tiga orang tersangka masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) yaitu mantan pelaksana tugas Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Andi Makkasau kota Parepare dr Muh Yamin, mantan bendahara RSUD Taufiqurrahman dan mantan Pejabat Pembuat Komitmen Muh Syukur.

Direktur ACC Abdul Muthalib mengatakan penetapan DPO tersebut mestinya tidak dikeluarkan oleh pihak penyidik jika dari awal kasus ini tangani dengan baik.

“Penetapan DPO ini tidak mesti ada, kan ada kepala seksi intelijen yang dapat memantau dan memastikan alasan tersangka tidak memenuhi panggilan penyidik,” jelas Muthalib saat dikonfirmasi Senin 8 Juli 2019.

Kata dia, prosedur penetapan DPO harus berdasarkan berbagai syarat administratif yang penyidikan yang telah ditempuh dan seseorang yang dipersangkakan sebagai pelaku tindak pidana sudah dipanggil secara patut namun yang dipanggil tanpa alasan yang sah tidak memenuhi panggilan pihak penyidik maka dibuatlah daftar pencaharian orang agar yang bersangkutan sedang dalam pencaharian, dapat ditangkap dimanapun berada.

“Saya kurang tau apakah mekanisme penetapan DPO yang dikeluarkan Kejari Parepare sudah sesuai prosedur,” sebutnya.

Kalau tidak sesuai dengan prosedur itu bisa maladministrasi namun itu harus dipastikan dulu, dalam kasus ini satu hal yang terjadi adalah tidak ada penegakan hukum dengan hilangnya ketiga tersangka tersebut.

“Saya menduga ada mafia kasus yang membuat skenario ketiga tersangka ini jadi DPO,” ujar Muthalib.

Menerutnya, ketiga  ini semestinya mendapatkan perlindungan hukum karena mereka menjadi saksi kunci dari beberapa kasus dugaan korupsi yang mencuat di kota Parepare.

“Jika kejari maupun polres Parepare profesional, ketiga saksi ini sedari awal dimintakan perlindungan saksi di lembaga perlindungan saksi dan korban,” tambahnya.

Terpisah, pihak Kejaksaan Negeri Parepare tidak banyak berkomentar saat TERKINI.ID menanyakan terkait prosedur yang dijalankan untuk menentukan DPO.

“Kalau anda jadi saya, pasti jawabannya sesuai prosedur,” singkat Kepala Kejaksaan Negeri Parepare, Andi Darmawangsa.

Berita Terkait
Komentar
Terkini
Parepare

Camat Ujung Parepare Benahi PKL

Terkini.id,Parepare - Pemerintah Kecamatan Ujung Kota Parepare mulai melakukan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berdagang di sepanjang jalan Sultan Hasanuddin. Penataan tersebut dilakukan