Advokat Putra Yangkara Tulak Menyayangkan Tindakan Represif Oknum Polisi

Terkini.id, Makassar– Respon oknum Polisi terhadap aksi demonstrasi beberapa hari belakangan semakin memperihatinkan dan menarik atensi publik, hal ini disebabkan adanya beberapa korban yang telah berjatuhan diberbagai daerah. Adapun korban diantaranya berasal dari Mahasiswa, Sipil, Jurnalis dan Petugas Medis, baik itu korban luka-luka maupun korban jiwa.

Tentu tindakan represif oknum polisi tersebut tidak dapat dibenarkan untuk menyelesaikan akar masalah. Bahkan lebih condong menimbulkan permasalahan baru serta menjadi contoh buruk dalam kehidupan berdemokrasi.

Hal senada juga disampaikan oleh Putra Yangkara Tulak, S.H., seorang Advokat asal makassar yang penulis wawancarai secara ekslusif beberapa hari yang lalu.

“Aksi demonstrasi menolak RUU yang tidak pro rakyat merupakan wujud implementasi kebebasan berserikat, berkumpul dan mengemukakan pendapat,” kata Putra, Minggu (29 September 2019).

Dia menambahkah, selama penyampaian aspirasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku maka tidak menjadi masalah.

“Peraturan Kapolri No. 16 Tahun 2006 Pasal 7 Polisi tidak diperkenankan untuk: bersikap arogan dan terpancing oleh perilaku massa, melakukan tindakan kekerasan, membawa senjata tajam dan peluru tajam, melakukan pengejaran secara perorangan, memaki maki pengunjuk rasa, dan lainnya,” ujarnya.

Selain itu ia mengatakan bahwa, Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 secara jelas juga memaparkan SOP Kepolisian dalam penegakan HAM, yang mana harus mengedepankan tindakan persuasif, sesuai prinsip legalitas, nesesitas dan proporsionalitas.

Sebagai penegak hukum yang memperoleh pelatihan khusus, mereka tidak diperkenankan bertindak diluar aturan yang berlaku.

Oleh karena itu singkatnya ia mengatakan, jika memang terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa oknum polisi tersebut terlibat maka sudah sepatutnya mereka mendapatkan sangsi yang tegas.

Dilansir dari Kabar Makassar.com , pada Jumat 26 September 2019, Azis Dumpa dari LBH Makassar juga mengatakan hal demikian, ia mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat yang menggunakan kekuatan secara tidak profesional juga brutal dalam kasus demonstrasi Mahasiswa serta elemen masyarakat sipil didepan DPRD Provinsi Sulsel.

“Demokrasi dan HAM adalah dua hal yang saling berkaitan. Tidak adanya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan terhadap hak asasi manusia sama halnya telah menciderai prinsip-prinsip demokrasi,” tegas Putra.

Berita Terkait