Aktivis kecam rencana pernikahan anak di Sinjai

Ilustrasi Terkini.id / Tika
Ilustrasi Terkini.id / Tika

Terkini.id, Makassar – Sulawesi Selatan  kembali menjadi perbincangan di kalangan aktivis perlindungan perempuan dan anak dengan adanya berita  pernikahan anak di Kabupaten Sinjai.

Seorang remaja, Erwin (21) asal Kabupaten Jeneponto, akan menikahi seorang murid SD berinisial RSR yang baru berumur 12 tahun. RSR baru saja selesai melaksanakan ujian nasional di salah satu SD di Kecamatan Sinjai Utara, Sinjai.

Hal ini dibenarkan Lurah Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara Muh Azharuddi Al Anshari. Ia mengaku sudah mengimbau orang tua anak untuk tidak menikahkannya karena masih di bawah umur.

Alasan Basri, ayah RSR, dirinya terpaksa akan menikahkan anaknya karena tak ingin anaknya berbuat terlampau jauh yang bisa saja melanggar norma hukum dan agama.

Mencermati dan menyoroti perkawinan kali ini, termasuk perkawinan sebelumnya, bahwa kesadaran orang tua untuk mencegah perkawinan anaknya pada usia anak masih sangat rendah. Hal ini utamanya dipicu oleh pemahaman mengenai dampak perkawinan anak khususnya bagi perempuan.

Dimana umumnya alasan perkawinan pada umumnya karena khawatir anak melakukan pelanggaran norma dan susila, mencegah aib, masalah ekonomi dan lainnya.

Namun kasus perkawinan anak kali ini, mendapat tanggapan dan kritik yang sangat keras dari Aktivis Perempuan Sulsel yang tergabung dalam “Koalisi Stop Perkawinan Anak” karena usianya baru mencapai 12 tahun, dimana anak perempuan ini baru saja keluar dari kategori “mumayyis” yang dalam Kompilasi Hukum Islam adalah usia sebelum 12 tahun.

“Perkawinan tersebut pun telah melanggar UU Perlindungan Anak pasal 26 poin C, Orangtua Berkewajiban mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak,” kata Anggota Koalisi Stop Perkawinan Anak Fery Mambaya dalam rilisnya kepada Makassar Terkini, Selasa 8 Mei 2018.

Fery mengapresiasi sikap Lurah Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara Muh Azharuddin Al Anshari yang telah memberikan pemahaman kepada ayah RSR. Namun rupanya upaya tersebut tidak cukup dapat menghentikan perkawinan anak.

Jika menurut berita yang beredar bahwa perkawinan tidak dilakukan di Sinjai dengan alasan tidak mendapat ijin dari pemerintah kelurahan yang kemudian pindah ke Jeneponto untuk menikah di sana.

Maka jika hal ini benar, maka untuk pencegahan perkawinan anak diperlukan koordinasi dan kerjasama pemerintah antar daerah dengan mencermati usia calon mempelai dan kejelasan status domisilinya sehingga perkawinan anak.

“Setidaknya dapat diminimalkan, yang dimulai dari syarat administrasi yang ketat dalam melakukan perkawinan,” kata Fery.

Aktivis Perempuan Sulsel mengharapkan kepada Kementerian Agama Kantor Provinsi Sulawesi Selatan dapat menyikapi hal ini untuk memberikan instruksi dan pengarahan kepada Kementerian Agama di kabupaten atau kota mengenai pengetatan syarat perkawinan sebagai salah satu upaya untuk mencegah perkawinan anak.

 

Berita Terkait
Komentar
Terkini