AM Rahmat Diberhentikan Sementara dari Posisi Dirut Bank Sulselbar

Dirut Bank Sulselbar, Andi Muhammad Rahmat menyampaikan konferensi pers terkait pencopotan dirinya, Rabu 4 September 2019.(terkini.id/hasbi)

Terkini.id, Makassar – Direktur Utama Bank Sulselbar H A Muhammad Rahmat diberhentikan untuk sementara dari posisinya.

Per hari ini, Jumat 4 Oktober 2019, Andi Muhammad Rahmat tidak lagi menjabat sebagai direktur utama.

Hal itu berdasarkan surat keputusan (SK) Dewan Komisaris PT Bank Sulselbar dengan nomor SK/005/DK-BPDSS/X/2019 tentang pemberhentian sementara Direktur Utama PT Bank Sulselbar.

Surat SK tersebut ditandatangani oleh Komisaris Utama Bank Sulselbar, Ellong Tjandra pada 2 Oktober 2019.

Baca Juga: [Infografik] Bank Sulselbar Digoyang Pemilik Saham

“Terhitung mulai tanggal 4 Oktober 2019 saudara H Muhammad Rahmat tidak lagi berwenang melaksanakan kepengurusan PT Bank Sulselbar,” bunyi SK tersebut.

Dalam surat itu, komisaris tetap memberi kesempatan AM Rahmat untuk melakukan pembelaan diri dalam RUPS yang akan berlangsung paling lambat 30 hari setelah SK tersebut keluar.

Beberapa alasan Andi Muhammad Rahmat diberhentikan sementara, seperti terdapat kredit macet sebesar Rp 108,5 miliar dari dua debitur, antara lain PT Boddia Jaya dan Yayasan Rumah Sakit Islam Faisal yang membuat NPL (Nonperforming Loan) Bank Sulselbar meningkat 0,23 persen menjadi 1,50 persen.

Alasan lainnya adalah terkait perhitungan CKPN (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai) hingga perkembangan kredit produktif yang tidak mengalami perkembangan signifikan.

Andi Rahmat sendiri menuturkan bahwa sebelumnya memang telah ada upaya untuk memberhentikan dirinya melalui RUPS LB. Hanya saja selalu terkendala proses administrasi dan adanya beberapa tahapan/mekanisme dalam RUPS LB yang tidak terpenuhi.

Tahapan itu seperti tidak adanya diberikan ruang Hak Jawab/Pembelaan bagi Dirut. Tercatat, sudah 2 kali RUPS LB dilakukan untuk memberhentikan dirinya namun belum tuntas karena adanya beberapa hambatan dan bisa melanggar UU PT.

“Akhirnya, Gubernur selaku Pemegang Saham Pengendali mengambil langkah dengan mengintruksikan Dewan Komisaris untuk mengambil langkah-langkah penting yaitu dengan cara memberhentikan sementara saya selaku Dirut Bank Sulselbar,” terang Rahmat melalui keterangsn tertulis.

Andi Rahmat menambahkan bahwa mekanisme untuk pemberhentian sementara Direksi Perseroan oleh Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Psl 106 UU PT dapat dilakukan apabila dengan menyebutkan alasan bahwa terdapat kegentingan atau permasalahan pelanggaran atau kerugian Perseroan yang tidak dapat dihindari lagi.

Sehingga kepentingan perseroan mesti didahulukan oleh karenanya ditempuh mekanisme pemberhentian sementara tersebut.

Terkesan Mengada-ada

Andi Muhammad Rahmat menilai alasan pemberhentian diriny tidak berdasar dan terkesan mengada ada.

Terkait NPL, misalnya Andi Rahmat menjelaskan justru sekarang Bank Sulselbar dalam kondisi yang sehat dan bagus.

“Kami buktikan dengan beberapa penghargaan yang kami terima atas peningkatan kinerja perseroan bahkan persentase NPL kami masih 1,2% jauh dibawah ambang batas ketentuan Regulator yaitu maksimal 5%, kami juga telah membuat kebijakan berupa pengenaan suku bunga kredit produktif yang lebih murah dan kompetitif dibandingkan bank lain termasuk persyaratan realisasi kredit produkti yang memudahkan Debitur,” terangnya.

Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan porsi pencairan kredit produktif. “Di samping itu kami telah membiayai beberapa pembiayaan Pemda/pemerintah yang mendorong percepatan pembangunan dan infrastruktur masyarakat termasuk melakukan kerja sama dengan kementrian dan Pemda untuk peningkatan sektor UMKM di daerah,” terangnya.

Andi Rahmat menegaskan bahwa terdapat pula 2 alasan yang tidak ditetapkan oleh pemegang saham dalam RUPS LB sebelumnya yaitu terkait penempatan Reksa Dana (Mtn) pada PT Sun Prima sebesar 10 M yang sebenarnya kejadian tersebut bukan hanya dialami Bank Sulselbar akan tetapi beberapa Bank Besar Seperti Bank Swasta, Bank Pemerintah, dan beberapa BPD termasuk Dana Pensiun (DPLK) Lembaga Keuangan/Perbankan yang ada di Indonesia, permasalahan tersebut juga sementara dalam proses hukum (PKPU/Kepailitan) guna mengembalikan kerugian Bank dan kejadian tersebut terjadi tahun lalu 2018.

Menurut dia, Bank telah mengantisipasi dengan melakukan pencadangan atas risiko kerugian tersebut bahkan pihak OJK tidak mempermasalahkan kejadian tersebut dalam hasil pemeriksaannya tahun lalu dan tahun ini.

“Berarti menurut kami hal tersebut bukanlah merupakan suatu hal yang genting dan penting bahkan dalam laporan keuangan kami tahun lalu yang telah diaudit. KAP kami telah laporkan dalam RUPS Tahunan dan telah mendapatkan persetujuan dari para pemegang saham bahkan Dewan Komisaris oleh karenanya kami merasa heran apabila baru kali ini permasalahan tersebut dipertanyakan bahkan menjadi salah satu alasan pemberhentian saya,” pungkas Andi Rahmat.

Terkait alasan lain yang kedua yang menjadi tambahan adalah terkait kebijakan perhitungan CKPN yang terdapat perbedaan metode perhitungan yaitu Individual Imparment dan Kolektif Inparment.

“Menurut hemat kami kebijakan tersebut telah kami atur dalam keputusan Direksi dan telah kami rapatkan dalam Alco dan hal tersebut bukanlah suatu hal yang genting dan merugikan Bank,” katanya.

Andi Rahmat menambahkan bahwa pemberhentian sementara ini terkesan mengada ngada dan mencari alasan karena selain tidak memenuhi unsur pasal 106 terkait kondisi genting/darurat atau adanya kepentingan perusahaan yang mesti didahulukan (tidak dapat ditunda).

Terdapat pula alasan yang ditambahkan, di mana alasan tersebut tidak pernah ditetapkan dalam keputusan RUPS LB tanggal 04 Sept 2019 yang menetapkan 6 indikator alasan pemberhentian Dirut Bank Sulselbar.

“Kami juga mengharapkan Dewan Komisaris seyogyanya menempatkan kewenangan yang diberikan pada porsinya tidak melampaui kewenangan RUPS (Pemegang Saham) karena kebijakan yang diambil Dewan Komisaris tersebut dapat berdampak juga terhadap pelanggaran pidana dalam UU PT bahkan dapat termasuk dalam kategori tindak pidana perbankan sebagaimana diatur dlm UU No.7 tahun 1992 sebagaimana perubahan UU No. 10 thn 1998,” katanya.

Berita Terkait
Komentar
Terkini
News

Begini Sosok JK di Mata Dokter Koboi

Terkini.id,Makassar - Inilah pandangan pemuda milenials Sulawesi Selatan yang juga berprofesi sebagai seorang dokter dan kerap disapa Dokter Koboi terhadap Wakil Presiden Republik Indonesia