Andi Nurpati : Rekomendasi Panwaslu tidak ada pelanggaran, ini buktinya

Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI), Andi Nurpati

Terkini.id, Jakarta – Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI), Andi Nurpati angkat bicara terkait rekomendasi Panwaslu Parepare ke KPU Parepare.

Sesuai dengan rekomendasi yang layangkan Panwaslu Kota Parepare kepada KPU kota Parepare sama sekali tidak melayangkan adanya indikasi pelanggaran, karena dalam rekomendasi teraebur hanya bertuliskan diduga memenuhi unsur sesuai pasal 188 juntco pasal 71 ayat 3 undang-undang nomor 10 tahun 2016.

Sehingga menurut Andi Nurpati, Rekomendasi yang dilayangkan Panwaslu Kota Parepare kepada KPU kota Parepare bukanlah rekomendasi untuk meminta melakukan sanksi pelanggaran Pilkada dan belum ada penegasan terkait adanya pelanggaran adminiatrasi yang dilakukan.

“Kan baru dugaan berarti kalau hanya sebatas dugaan tidak ada indikasi pelanggaran dan KPU dalam mengambil.kebijakan harus memberikan pertimbangan yang matang karena ini bisa menjadi kebijakan yang berdampak panjang nantinya,”katanya.

Dia juga menegaskan, kalau dalam penjabaran Pasal tersebur jelas sekali kemudian dikatakan kalau menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan salah satu pasangan calon.

Menarik untuk Anda:

“Yang kemudian menjadi pertanyaan pasangan calon yang mana kemudian yang diuntungkan karena ini membawa nama pemerintahan maka kemudian secara struktural dan kelembagaan antara paslon satu dan dua semua ada disitu karena jelas sekali Wali Kota dan Wakil Wali Kota ini satu kesatuan, apalagi rastra ini merupakan program yang ada sejak tahun 2016,”tegas Pengurus DPP Demokrat ini.

Nurpati, menegaskan, kalau dirinya yang pada posisinya menjadi pengurus DPP Demokrat tentunya memiliki kewenangan untuk kemudian bagaimana memperjuangkan usungannya dalam Pilwakot Parepare.

“Yah kami minta KPU dalam melakukan keputusan ini lebih cermat dan betul-betul objektif dalam menilai, karena tentunya ini merupakan usungan Partai Demokrat maka kami ada didalamnya untuk memperjuangkan ini, dan tentunya kami akan lakukan upaya-upaya hukum untuk selanjutnya,”urai dia.

Nurpati juga mengingatkan kepada Bawaslu Provinsi Sulsel agar menggunakan kewenangannya sesuai UU nomor 7 tahun 2017 pada pasal 99 huruf g. Kewenangan dimaksud adalah mengoreksi atau menegur Panwaslu Parepare karena dinilai salah dalam mengeluarkan rekomendasi.

“Kami minta Bawaslu provinsi menggunakan kewenangan itu, mengoreksi Panwaslu yang berada di bawahnya karena salah dalam mengeluarkan rekomendasi,” pinta Nurpati.

Ketua Panwaslu Parepare, Muh Zainal Asnun yang dihubungi terpisah, mengaku Panwaslu sudah melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.

“Panwaslu sudah melaksanakan tugas terkait laporan yang masuk, di mana hasilnya ditemukan unsur 71 ayat 3 yang diteruskan ke KPU. Adapun jika ayat 5 nanti, ya itu tergantung KPU, karena kita sudah teruskan ke sana,” kata Zaenal Asnun.

Komisioner Divisi Hukum KPU Parepare, Hasruddin yang dihubungi terpisah, menjawab keputusan KPU masih sementara berproses. KPU Parepare melakukan koordinasi dan konsultasi dengan KPU RI.

“Sementara ini, masih rangkaian koordinasi. Sambil menunggu petunjuk dan hasil telaah. Jadi semua masih dalam proses,” kata Hasruddin singkat.

Konten Bersponsor

Mungkin Anda Suka

Ratusan TKI dari Malaysia Tiba di Parepare, Wali Kota Ungkap ini

Hubungan Kaswadi-Luthfi Dikabarkan Retak, PDIP Sodorkan Dua Nama

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar