Anies Mengaku Frustrasi Berhubungan dengan Kemenkes Terkait Penanganan Corona

Anies Baswedan
Gubernur DKI Anies Baswedan. (Foto: CNN Indonesia)

Terkini.id, Jakarta – Pengakuan-pengakuan Anies Baswedan yang disampaikan ke media asing terkait penanganan corona covid-19 terus menjadi perbincangan.

Baru-baru ini, Gubernur DKI Jakarta tersebut mengaku frustrasi dengan cara yang diambil Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam menangani wabah corona, utamanya yang terjadi di ibu kota.

Anies Baswedan mengaku frustrasi lantaran pendekatan berbeda yang diambil oleh kementerian yang dipimpin Terawan Agus Putranto itu.

“Hubungan kami dengan Kementerian Kesehatan, yang lebih membuat frustrasi,” ujar Anies, dikutip dari wawancaranya dengan media Australia, seperti diunggah di YouTube Pemprov DKI pada Senin, 11 Mei 2020.

Anies mengungkapkan, di awal wabah terjadi, wewenang pengetesan corona, ada di Kemenkes. DKI mengirim sampel pasien yang diduga dijangkiti corona, namun bingung ketika Kemenkes menyatakan tidak ada satu pun pasien yang positif.

Menarik untuk Anda:

“Di akhir Februari itu kami bertanya-tanya, mengapa semuanya negatif?” ujar Anies.

Anies juga mengemukakan, DKI berinisiatif mengumumkan ada wabah yang tengah terjadi, namun sekadar menunjukkan jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan Orang Dalam Pemantauan (ODP) saja.

Anies menilai ada perbedaan pandangan dari Kementerian Kesehatan yang tidak ingin menciptakan suasana panik di masyarakat.

“Padahal dari sisi kami, pemerintah itu seharusnya responsif, memberi informasi ke masyarakat, memberi peringatan. Pendekatan kami selalu tentang transparansi, dan Kemenkes tidak memiliki pandangan yang sama. Di situlah terjadi ketegangannya,” ujar Anies.

Tuding Pemerintah Pusat Tidak konsisten

Anies juga mengeluhkan kebijakan Pemerintah Pusat yang tidak konsisten terkait operasional bus Antar Kota dan Antar Provinsi (AKAP) dari ibu kota. Menurut Anies kebijakan yang tidak konsisten itu, dikhawatirkan bisa memperparah penyebaran virus corona dari Jakarta ke daerah-daerah lain di Indonesia.

“Contohnya, pada 30 Maret 2020, kami hendak menutup terminal bus AKAP. Pemda DKI yang akan melakukannya. Sayangnya, kebijakan itu dibatalkan oleh pemerintah pusat,” ujar Anies.

Anies menyampaikan, baru pada Kamis, 23 April 2020, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan pelarangan mudik untuk mencegah penularan corona. Namun, pada Rabu, 6 Mei 2020, ada relaksasi atas aturan yang baru diberlakukan.

“Pada 23 April 2020, mereka menerapkan kebijakan yang sama (yang sempat hendak diterapkan DKI). Tapi saya dengar ada relaksasi aturan lagi,” ujar Anies.

Anies juga menyampaikan, karena sudah tidak bisa mencegah mudik atau pulang kampung dari Jakarta, DKI, berinisiatif akan membatasi arus balik ke Jakarta. Aturan yang menentukan hal itu masih disusun, dan akan segera berlaku sebelum Idul Fitri.

“Jadi yang akan kami lakukan sekarang di Jakarta adalah kami akan membatasi masyarakat masuk ke Jakarta setelah mudik. Aturan akan berlaku ke masyarakat yang hendak pulang di akhir Mei,” ujar Anies dikutip dari vivanews.

Konten Bersponsor

Mungkin Anda Suka

Mbak You Ramal Jokowi Akan Lengser, Nikita Mirzani: Ini Perempuan Provokasi Terus

Fahri Hamzah Singgung Tokoh Tua Perusak Islam, Politikus PKPI: Apakah yang Anda Maksud Hendropriyono

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar