Anies Tetap Lanjutkan Reklamasi Jakarta, Tapi Dikelola Pemerintah

pergub,
Satpol PP memasang tanda penyegelan di kawasan reklamasi di Jakarta. (Facebook/Anies Baswedan)

Terkini.id – Meski sebelumnya sempat menyegel kawasan reklamasi Jakarta, Gubernur Anies Baswedan baru saja menandatangani Peraturan Gubernur atau Pergub tentang pengelola reklamasi. Apakah itu berarti Anies lanjutkan reklamasi?

Pergub nomor 58 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi dan Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta itu, sebelumnya sudah diundangkan dan kini berlaku.

Peraturan Gubernur tersebut ditetapkan pada 4 Juni 2018 lalu, dan diteken oleh Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Sebelumnya sudah diundangkan pada 7 Juni. Sekda DKI Saefullah yang meneken.

“Sudah diundangkan dan berlaku,” jelas Kepala Biro Hukum Pemprov DKI Yayan Yuhanah seperti dilansir dari detikcom, Rabu 13 Juni 2018.

BKP Merencanakan dan Mengawasi Reklamasi

Dengan meneken pergub tersebut, BKP Pantura Jakarta resmi terbentuk, dengan tugas mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan Reklamasi Pantura Jakarta.

Anies Baswedan

BKP termasuk bertugas dalam pengelolaan hasil Reklamasi Pantura Jakarta dan penataan kembali kawasan daratan pantai utara Jakarta. Serta, memberikan rekomendasi kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Reklamasi Pantura Jakarta, hingga penataan kembali kawasan daratan pantai utara Jakarta.

Baca :Pantai Losari yang hilang

Susunan Organisasi

Di dalam Pergub itu, dinyatakan pula, yang menjabat sebagai Ketua BKP Pantura Jakarta adalah Sekda DKI, Wakil Ketua oleh Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda DKI, Sekretaris merangkap anggota diisi oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Selain itu, BKP beranggotakan 18 pejabat.

Lanjutkan Reklamasi

Langkah Anies tersebut menuai kecaman. Itu karena tindakan Anies Pergub menunjukkan sikapnya yang melanggar janji kampanye untuk menghentikan proses reklamasi.

Baca juga: Setelah Iklan Ramayana, Muncul Video Parodi Lucu Polantas Aceh

“Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta mengecam keras tindakan Gubernur Anies yang mengeluarkan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 58 Tahun 2018,” kata Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta dalam keterangan pers, Rabu 13 Juni 2018.

Koalisi ini menyebut Pergub tersebut sebagai ‘hadiah’ Hari Raya yang untuk masyarakat nelayan.