Apa Kabar Omnibus Law?

Vanto Kun

SELAMAT datang di Indonesia, Negara dengan populasi penduduk terbesar nomor 4 Dunia, penduduk yang ada di Indonesia dengan data terakhir tercatat pada tahun 2015 sebesar 238.518.000 jiwa dan diproyeksikan pada 2020 ini akan meningkat sebanyak 271.066.000 jiwa.

Yaa, Negara dengan jumlah penduduk yang sangat banyak tentunya akan menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang banyak pula, namun apa jadinya ketika SDM yang hari ini dimiliki Republik tak sepadan dengan lapangan pekerjaan yang ada.

Bukankah hari ini Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki Bumi pertiwi cukup melimpah yang tentunya mampu mensejahterahkan populasi penduduk yang ia punya, tentu jawabannya “YA” ketika SDA tersebut dikelolah oleh pribumi dan mampu merdeka di tanahnya sendiri.

Namun apalah daya hari ini bukan hanya SDA yang mampu dikelolah oleh Asing bahkan sampai pada Pemerintah Indonesia juga bisa diintervensi oleh kalanagn elit negeri ini, sungguh suatu fenomena yang sangat ironis namun itulah fakta yang terjadi di Nusantara kita.

Memasuki Periode kedua pemerintahan Indonesia dibawah nahkoda sang Presiden Joko widodo pada 13 Februari 2020 Pemerintah Indonesia mengajukan secara resmi Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja sebagai rancangan undang-undang inisiatif pemerintah kepada DPR RI.

Menarik untuk Anda:

Melalui aturan yang bernamakan “Omnibus Law”, sebuah aturan baru yang sengaja dibuat untuk menggantikan aturan-aturan yang ada sebelumnya. Sebuah aturan yang akhir-akhir ini marak dikaji dan diperbincangkan terkhusus aturan Omnibus Law tentang kemudahan investasi di Indonesia yaitu RUU Cipta Lapangan Kerja (Cilaka), RUU Perpajakan, dan RUU UMKM.

Sebuah aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia namun dianggap tak sesuai dengan Khitah beridirnya bangsa ini, bagaimana tidak dalam RUU tersebut ada kemudian aturan yang menguntungkan pihak investor atau pihak Asing yang bisa saja mengelolah dan merampas Hak milik pribumi.

Aturan tersebut kemudian dianggap dalam penyusunannya menerima aspirasi Asing atau elit-elit politik di negeri ini yang tentunya sangat tidak menguntukan bagi masyarakat, hadirnya RUU tersebut dianggap hasil daripada kongkalikong pemerintah dan para investor asing.

Yaa akhir-akhir ini media sosial sedang gencar-gencarnya memberitakan tentang penolakan RUU tersebut, penolakan sangat keras datang dari kaum proletariat entah itu petani, buruh, rakyat miskin kota dan lain-lainnya. Penolakan sangat keraspun datang dari kelompok-kelompok intelektual kampus yang disebut mahasiswa tak terkecuali para civitas akademik kampus atau dosen-dosen.

Setelah munculnya reaksi penolakan yang sangat keras dari kalangan rakyat dan mahasiswa di seluruh penjuru tanah air, kini aturan Omnibus Law tersebut juga mendapat perhatian yang serius oleh civitas akademik kampus baik itu Profesor dan tengah pengajar kampus(dosen).

Melalui sebuah dokumen yang diberi nama “kertas kebijakan : catatan keritis dan rekomendasi terhadap RUU cipta kerja” Tim Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) menyusun sebuah kertas kebijakan (policy paper) guna mengkaji raison d’etre, politik hukum, proses legislasinya hingga bidang-bidang prioritas yang diatur.

Tim tersebut berisikan para Professor dan tim ahli hukum FH-UGM dalam susunan kertas kebijakan tersebut menarik beberapa kesimpulan diantaranya ; RUU Cipta Kerja memiliki permasalahan-permasalahan krusial apabila ditinjau dari aspek metodologis, paradigma dan substansi pengaturan di dalam bidang-bidang kebijakan.

RRU tersebut terdapat kontradiksi bahwa di satu sisi RUU ini dibuat dengan maksud untuk mengatasi permasalahan over regulated dan over-lapping pengaturan bidang terkait pembangunan dan investasi, namun di sisi lain, RUU Cipta Kerja mensyaratkan.

Kemudian Tim FH-UGM yang mengkaji dan menyusun kertas kebijakan tersebut merekomenasikan bahwa RUU Cipta Kerja
perlu ditarik kembali oleh pemerintah karena membutuhkan penyusunan ulang dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat di dalamnya.

Jadi sangat jelas bahwasanya hadirnya RUU tersebut “Omnibus Law” sangat tidak sejalan dengan khitah perjuangan bangsa ini yaitu mensejahterahkan masyarakat pribumi, oleh sebabnya dalam menyikapi persoalan aturan yang dikeluarkan pemerintah hari ini yang tidak pro untuk rakyat harus dikritisi dan dilawan bersama baik dari kalangan masyarakat dan intelktual kampus lainnya agar bagaimana kemudian dalam penyusunan aturan pemerintahan melibatkan berbagai unsur masyarakat agar apa yang dihasilakan itu diterima semua kalangan karena pada dasarnya kita menganut sistem pemerintaha demokrasi dalam hal ini dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Penolakan RUU cipta kerja juga datang dari pengurus Asosiasi Pengajar HTN HAN (AP HTN HAN) Wilayah Jawa Tengah, Dody Nur Andriyan, saat berbincang dengan detikcom, Rabu (11/3/2020).

Menurut Dody, sedikitnya ada 6 alasan menolak RUU cipta kerja banyak bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU No 12/2011. Misalnya asas kejelasan pembentukan, lembaga pembuat, asas kejelasan maksud dan tujuan.

Pada awal munculnya RUU ini sama sekali tidak diketahui dari mana asal RUU ini, kementrian mana yang membuat, tim ahli mana atau siapa tim ahli yang bertanggung jawab terkait perumusan Naskah Akademis dan RUU Cipta Kerja.
Kedua, ada beberapa Pasal di RUU Cipta Lap Kerja (Pasal 170 dan 166) yang menabrak dan melanggar konstitusi, yaitu Pasal 170 RUU Cipta Kerja yang mengatur bahwa Peraturan Pemerintah dapat digunakan untuk mengubah Undang-undang. Hal itu bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No. 12/2011 yang mengatur bahwa Peraturan Pemerintah memiliki kedudukan lebih rendah dibandingkan Undang-undang sehingga tidak bisa membatalkan maupun mengubah Undang-undang.
Pasal 166 RUU Cipta Kerja menyebutkan bahwa Peraturan Presiden bisa membatalkan Peraturan Daerah. Hal itu bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 56/PUU-XIV yang menyebutkan bahwa kewenangan tersebut bertentangan dengan konstitus.

Menarik data dan fakta hari ini sebagai mana yang sudah kita ketahui bersama, maka hanya ada satu kata untuk Omnibus Law hari ini, “LAWAN” sebagaimana pesan almarhum Wiji Thukul dalam puisinya yang berjudul “peringatan”.

Dan dalam rangka mewujudkan sistem tata kelolah pemerintahan yang bercita-citakan mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia harusnya dibarengi dengan semangat juang yang tinggi bagi para pembaharu di negeri ini tak terkecuali semua elemen masyarakat.

Melalui tulisan ini penulis ingin penyampaikan kepada seluruh elemen masyarakat Indonesia terkhusus kepada kalangan intelektual kampus, jangan pernah berhenti mengkaji dan mempertanyakan aturan-aturan yang dibuat oleh sistem pemerintahan hari ini yang tidak memperhatikan kesejahteraan masyarakat.

Jangan sampai kita terlena dengan dihadirkannya beberapa isu nasional hari ini untuk menggiring kita kepada subuah kenyamanan serta ketakutan sampai lupa akan fungsi dan tanggung jawabnya kita sebagai agen perubahan.

Maka dengan itu mari terus rapatkan shaf-shaf perjuangan untuk melawan pemeritah yang zalim, jangan pernah gentar sebab Indonesia memang ditemukan dan diusahakan oleh anak-anak muda, kitapula-lah yang mestinya memperbaharui tanah Air kita.

Akhir kata terhadap apa yang kita yakini kita usahakan sampai mati.
Hidup Mahasiswa Indonesia
Panjang umur perjuangan !

#TolakOmnibusLaw
#GagalkanOmnibusLaw
#MahasiswaBergerak

Penulis : Vanto Kun (Mahaiswa UNM Makassar)

Konten Bersponsor

Mungkin Anda Suka

Untung Rugi di Tengah Ketidakpastian Pilkada Ditunda

Serangan Nine Eleven yang Menggoncang Dunia – 6

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar