ASN Tak Netral Ancam Pilkada Makassar

ASN Tak Netral
Ratusan baliho dan spanduk meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) netral di Pilkada Makassar.

Terkini.id, Makassar – Ratusan baliho dan spanduk yang meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) netral di Pilkada Makassar masif terpasang di sejumlah ruas jalan Kota Makassar. 

Imbauan dalam bentuk baliho dan spanduk itu disebar oleh lembaga Institut Kausa Demokrasi Indonesia (IKDI). 

Sejumlah dugaan pelanggaran netralitas Aparat Sipil Negara (ASN) kian bermunculan jelang pemilihan Wali Kota Makassar. Hal itu mengkhawatirkan dan mengancam jalannya Pilkada yang sehat dan adil.

Misalnya, rekaman audio mirip suara Sekcam Ujung Tanah Andi Syaiful hingga video sejumlah ASN yang mengarahkan tenaga honorer mendukung salah satu calon kontestan Pilkada Makassar. 

Selain itu, video yang mengaku ASN yang dinilai telah menfitnah salah satu calon kandidat.

Menarik untuk Anda:

Menurut Direktur IKDI Hermawan Rahim, aksi ini sebagai bentuk pengawasan terhadap proses demokrasi yang sedang berlangsung di Kota Makassar.

Selain bersifat imbauan, Hermawan mengatakan, pemasangan atribut tersebut untuk mengedukasi warga Kota Makassar bahwa ada sanksi tegas yang menanti bila ASN terbukti melanggar netralitas.

“ASN wajib tahu bahwa ada sanksi-sanksi jika terbukti tidak netral. Masyarakat juga punya kepedulian untuk melaporkan ASN yang tidak netral,” ucap Hermawan, Selasa, 17 November 2020.

Sanksi ASN yang terbukti melanggar netralitas sudah diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Menteri Dalam Negeri.

Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020.

Ada ancaman hukuman disiplin tingkat sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun. 

Penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun bagi ASN yang memberikan dukungan kepada calon kepala daerah atau wakil kepala daerah.

“Serta ikut terlibat dalam kegiatan yang mengarah kepada kegiatan kampanye,” kata Hermawan.

Hermawan menambahkan, pihaknya sedang mengumpulkan sejumlah bukti-bukti oknum ASN yang diduga melanggar netralitas.

“Beberapa hari ke depan kami akan lapor beberapa oknum ASN yang terindikasi tidak netral. Berkas dan buktinya sementara kami siapkan,” tutup Hermawan.

Sekadar diketahui, BKN sudah memberikan sanksi kepada 362 ASN karena melanggar netralitas dalam tahapan pilkada serentak 2020 di tanah air. 

Berdasarkan data pelanggaran netralitas ASN Pilkada 2020 per 5 November, 362 ASN yang melanggar itu sudah ditindaklanjuti oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan penjatuhan sanksi. 

Konten Bersponsor

Mungkin Anda Suka

Satu Pesawat dengan Edhy Prabowo, Peran Ali Ngabalin di Kasus Suap Impor Ditelisik KPK

Jelang Sekolah Tatap Muka di Masa Pandemi, Disdik Kupang Siapkan Kajian

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar