Aturan Baru Proyek Pengadaan, Penunjukan Langsung Maksimal 100 Juta

proyek pemerintah, penunjukan langsung
Sri Mulyani (twitter kemenkeu)

Terkini.id, Makassar – Aturan baru Presiden (Perpres) Nomor 16/2018 tentang proyek Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah akan berlaku efektif mulai 1 Juli 2018.

Peraturan baru baru itu diniltai tidak cuma mempermudah pengadaan barang dan jasa di instansi-instansi pemerintah. Tetapi juga bisa meningkatkan efisiensi belanja.

Untuk diketahui, Perpres bernomor 16/2018 itu, merupakan revisi terhadap Perpres nomor 54/2010. Dalam Perpres pengadaan barang dan jasa yang baru, diketahui ada beberapa poin penting yang diatur.

Berikut poin penting yang diatur dalam Perpres tersebut:

1. Batas Penunjukan Langsung

Pemerintah meningkatkan batas penunjukan langsung proyek pemerintah untuk jasa konsultansi dari sebelumnya senilai Rp 50 juta menjadi Rp 100 juta.

2. Kewenangan Untuk BUMN/BUMD

Pemerintah memberi kewenangan kepada BUMN/BUMD dan badan layanan umum (BLU) untuk mengatur tata cara pengadaan sendiri. Pengadaan itu agar lebih sesuai dengan karakteristiknya.

3. Agen Pengadaan

Ketiga, adanya agen pengadaan, baik perorangan, badan usaha atau unit layanan pengadaan (ULP) yang melaksanakan sebagian atau seluruh proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

“Saya berharap regulasi baru ini akan menciptakan peluang efisiensi dan semakin menghindari korupsi. Perubahan ini bersifat fundamental dan harus dipahami secara detail,” kata Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan RI, sepeti dikutip kompas.com.

Sri Mulyani menyampaikan itu saat menghelat sosialisasi Perpres No.16/2018 di Jakarta, Kamis 28 Juni 2018.

Menurut dia, efisiensi perlu dilakukan seiring dengan makin besarnya anggaran pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Tahun ini, anggaran pengadaan barang dan jasa pemerintah mencapai Rp 537 triliun, lebih tinggi dari tahun 2017 dan 2016 yang masing-masing Rp 525 triliun dan Rp 429 triliun. Di sisi lain pengadaan barang dan jasa berpotensi menjadi ladang korupsi.

Menkeu pun berharap, instansi lain meniru keberhasilan Kemkeu dalam melakukan efisiensi anggaran pengadaan barang dan jasa.
Kemenkeu mengklaim berhasil menghemat anggaran pengadaan Rp 276,46 miliar pada semester I-2018. Angka itu sama dengan 20 persen dari nilai pengadaan yang diusulkan 1.089 satuan kerja Kemkeu.

Penghematan dilakukan dengan merencanakan pengadaan barang dan jasa secara matang sejak tahun sebelumnya. Sejak tahun 2017, Kemkeu telah mengumumkan 100 persen rencana umum pengadaan (RUP) belanja tahun ini yang terdiri dari 639 paket tender elektronik.

Baca juga: Sri Mulyani menteri terbaik pertama di Asia yang menerima award world government summit

Hingga akhir kuartal II-2018, realisasinya mencapai 319 paket. Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Arif Prabowo mengatakan, lewat perpres baru.

Mekanisme Tender Makin Lama Makin Berkurang

Oleh karena itu, proses tender lama-kelamaan akan ditinggalkan. Sebab Perpres baru mengedepankan mekanisme pasar atau e-market place.

Mekanisme ini akan menghasilkan transaksi lebih efisien. Sebab, instansi pemerintah bisa memilih barang terbaik dengan harga termurah di e-market place.

Komentar
Terkini
Ekobis

Telkomsel Luncurkan Paket Data Anti Mubassir

Terkini.id, Makassar - Telkomsel meluncurkan produk baru yang diklaim anti mubassir. Paket data ini akan menjawab keresahan dan kegelisahan pengguna Telkomsel selama ini, yang
News

Begini Sosok JK di Mata Dokter Koboi

Terkini.id,Makassar - Inilah pandangan pemuda milenials Sulawesi Selatan yang juga berprofesi sebagai seorang dokter dan kerap disapa Dokter Koboi terhadap Wakil Presiden Republik Indonesia