Awasi Pajak, KPK Imbau Masyarakat Minta Struk Pembelian Saat Bertransaksi

KPK
Koordinator Wilayah VIII (Sulselbar) Supervisi dan Pencegahan Korupsi KPK RI, Dwi Aprilia Linda

Terkini.id, Makassar – Dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan Kejaksaan mengimbau seluruh masyarakat Sulawesi Selatan (Sulsel) ikut serta melakukan pengawasan pada sektor pajak.

Imbauan tersebut disampaikan langsung oleh Koordinator Wilayah VIII (Sulselbar) Supervisi dan Pencegahan Korupsi KPK RI, Dwi Aprilia Linda, di Jakarta, Sabtu, 31 Agustus 2019.

Menurut Linda, keterlibatan masyarakat dalam realisasi optimalisasi pendapatan daerah adalah salah satu indikator dalam menghindari adanya pihak yang menganggu sirkulasi pajak daerah.

“Penting buat masyarakat untuk mengetahui sekaligus sebagai bentuk pengawasan yang langsung. Pasalnya, pajak itu adalah uang rakyat, tentu tanggung jawab itu bukan hanya sebagai wajib pajak, tetapi tanggung jawabnya guna memastikan uang itu sampai ke negara,” kata Linda.

Linda menyampaikan, bahwa seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Selatan bekerjasama dengan Bank Sulselbar, telah memasang alat rekam pajak pada usaha hotel, restoran, hiburan, dan parkir. Bahkan seluruh tenant di Bandara Sultan Hasanuddin juga telah dipasang alat.

“Jadi alat perekam sudah dipasang, KPK dan Kejaksaan pastikan alat itu harus terpasang, nah tentu masyarakat wajib pula mengetahui fungsi dan manfaat alat rekam pajak itu, masyarakat harus tahu itu, kenapa? karena uang mereka sendiri kan yang disetorkan, harus tahu sampai atau tidak ke kas daerah,” terang Linda.

Linda juga mengatakan, masyarakat tidak perlu khawatir dalam pengawasan pemanfaatan alat rekam tersebut, selain dipantau oleh Kejaksaan dan Kepolisian, KPK juga pantau secara online.

“Jadi kontrol publik itu sangat penting, misalnya ada wajib pungut yang bandel, tidak aktifkan atau ada yang rusak, nah masyarakat bisa laporkan ke Pemerintah langsung ataukah ke aparat penegak hukum,” ungkap Linda.

Olehnya itu, lanjut Linda, KPK mengimbau agar seluruh masyarakat se Sulawesi Selatan melakukan pengawasan dan meminta struk pembelian setiap bertransaksi sebagai bentuk pelaksanaannya.

“Jadi kalau masyarakat bertransaksi di tempat wajib pungut, misalnya hotel, restaurant, rumah makan, hiburan, termasuk parkir, masyarakat harus pastikan dapat struknya, nah itu bukti masyarakat sudah salurkan pajaknya. Struk yang diberikan mencantumkan nominal pajak daerah yang wajib disetorkan Wajib Pungut (WAPU) kepada Pemda,” jelas Linda.

Linda menambahkan, dari hasil evaluasi sementara, masih banyak Wajib Pungut (WAPU) yang belum kooperatif dalam menggunakan alat rekam pajak.

“Perlu masyarakat ketahui, WAPU sudah memungut pajak. Jika struk tidak diberikan maka pajak berpotensi tidak disetorkan kepada Pemda,” ujarnya.

“Oleh karena itu, KPK mengimbau agar masyarakat meminta struk pembayaran untuk mendorong WAPU menggunakan alat rekam pajak dan memastikan pajak disetorkan ke Pemda untuk pembangunan daerah masing-masing,” pungkasnya.

Berita Terkait