Bahas Penyelesaian Konflik Agraria di Kawasan HGU Lonsum, Bupati Bulukumba Selenggarakan Pertemuan

Tulisan ini adalah kiriman dari Citizen, isi tulisan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.
Laporkan tulisan
Suasana pertemuan di Kantor Bupati Bulukumba dalam rangka membahas penyelesaian konflik agraria di kawasan HGU PT. Lonsum Tbk. [Sumber : Dok. AGRA Bulukumba]

Terkini.id, Bulukumba – Bupati Bulukumba, A. H. Sukri A Sappewali menyelenggarakan pertemuan multipihak untuk menindaklanjuti permohonan Ketua Cabang Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) Bulukumba dalam rangka membahas perkembangan penyelesaian konflik agraria di kawasan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Lonsum Tbk, Kamis (09/01/2020).

Pertemuan berlangsung di ruang rapat Kantor Bupati Bulukumba selama kurang lebih tiga jam, yakni pada pukul 10.00 hingga 13.00 wita.

Pertemuan ini dihadiri oleh pihak-pihak yang telah diundang sebelumnya, yakni Wakil Bupati Bulukumba, Ketua DPRD Bulukumba, Kapolres Bulukumba, Komandan Kodim 1411 Bulukumba, Staf Ahli Bidang Hukum Politik dan HAM, Asisten Pemerintahan, Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesra, Sekertaris Daerah Bulukumba, Kadis Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Bulukumba, Kadis Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Bulukumba, Kadis Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bulukumba, Kepala Satpol PP dan Damkar Bulukumba, Kepala Kantor Kesbang Bulukumba, Kepala Bagian Pemerintahan Setda Bulukumba, dan Kepala Hukum dan HAM Setda Bulukumba.

Selain itu juga hadir Kepala Kantor Pertanahan Bulukumba, Kepala Camat Kajang, Kepala Camat Ujung Loe, Kepala Camat Bulukumpa, Maneger PT. Lonsum Palangisang dan Balom Bessie, Pimpinan AGRA Bulukumba, Perwakilan Masyarakat Adat Kajang, Abd. Latih Hamorang, Kades Tammatto, dan Kades Bontomangiring.

Dalam pertemuan tersebut diskusi berlangsung antar pihak-pihak yang hadir. Pertemuan kemudian ditutup dengan menyepakati beberapa poin sebagai rekomendasi untuk langkah-langkah selanjutnya dalam rangka menyelesaikan konflik agraria antara PT. Lonsum dan Masyarakat Adat Kajang yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

Menarik untuk Anda:

Adapun poin-poin tersebut adalah mendesak Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Selatan untuk segera menyurati managemen PT. Lonsum Pusat yang berkedudukan di Jakarta untuk segera membayar kewajiban pendapatan negara bukan pajak (PNBP), serta mendesak managemen PT. Lonsum Pusat untuk segera memberikan kepastian waktu pengukuran ulang HGU PT. Lonsum dan menanggung seluruh biayanya.

Konten Bersponsor

Mungkin Anda Suka

Truk Tronton Bermuatan Kayu Ilegal asal Jambi Diamankan Tim Gakkum KLHK

Kabag Ops Polres Gowa Pimpin Apel Pagi, Ini Penekanan Bagi Anggota Polres

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar