Banyak yang Endorse, Selebgram dan Youtuber Jadi Incaran Baru Kantor Pajak

Terkini.id, Jakarta – Sebagai sektor yang memberi penerimaan terbesar terhadap negara, pajak terus digenjot untuk memberi setoran yang besar.

Pajak menjadi instrumen negara untuk memberikan keamanan, pemangunan, kesejahteraan, dan pelayanan bagi masyarakat.

Argumen tentang pentingnya pajak itu seringkali disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam berbagai kesempatan.

Itu disampaikannya dalam berbagai acara kenegaraan, melainkan juga saat memberikan kuliah di sejumlah kampus di dalam negeri.

Hanya saja, menurut dia, tingkat ketaatan membayar pajak masih rendah.

Nah, kementerian Pajak kini melihat besarnya perputaran uang yang bergerak di media sosial.

Transaksi dari hasil aktivitas di media sosial, seperti pembayaran jasa endorse (promosi), iklan youtube, google, facebook hingga instagram yang makin besar, dinilai belum begitu banyak memberi kontribusi untuk pajak.

Karena itu, dalam rangka memungut pajak dari selebgram maupun youtuber, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah memiliki sebuah sistem bernama Social Network Analytics (SONETA) yang mampu menganalisis penyandingan data baik untuk pajak penghasilan (PPh) maupun pajak pertambahan nilai (PPN).

Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi Ditjen Pajak Iwan Djuniardi mengungkapkan, sistem SONETA nantinya diharapkan bisa terintegrasi dengan setiap media sosial.

Meski begitu, sistem tersebut saat ini baru bisa digunakan di internal otoritas pajak.

Lewat sistem SONETA, dilakukan penggalian data informasi para pengguna media sosial. Hal ini sudah dilakukan sejak tahun lalu oleh DJP.

“Sudah jalan dari dulu, tapi dilakukan masing-masing oleh KPP atau unit secara manual. Tapi kalau tersistem dan terintegrasi, belum,” ungkap Iwan di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Adapun kriteria-kriteria pengguna media sosial yang dipantau ketat oleh para fiskus pajak. Salah satunya adalah yang kerap kali mengunggah foto-foto kekayaan di akun media sosialnya masing-masing.

Otoritas pajak akan melihat dengan seksama, apakah apa yang ditonjolkan para wajib pajak di akun media sosialnya sesuai dengan laporan kewajiban perpajakannya yang memang selama ini harus dilaporkan kepada DJP.

“Penggalian data dari sosial media itu sudah dilakukan oleh para AR (account representative) dari dulu. Hanya saja penggalian itu baru dilakukan sendiri-sendiri, dan di analisa sendiri-sendiri,” katanya.

Pengamat pajak Yustinus Prastowo mengungkapkan bahwa sanksi pidana merupakan sanksi terberat dalam dunia perpajakan. Biasanya, sanksi pidana dikenakan bila wajib pajak melakukan pelanggaran berat yang menimbulkan kerugian pada pedapatan negara dan dilakukan lebih dari satu kali.

“Dalam Undang-Undang KUP, terdapat pasal 39 ayat 1 yang memuat sanksi pidana bagi orang yang tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Sanksi tersebut adalah pidana penjara singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, serta denda minimal 2 kali pajak terutang dan maksimal 4 kali pajak terutang yang tidak dibayar atau kurang dibayar,” kata Yustinus seperti dilansir CNBC Indonesia di Jakarta 8 Januari 2019.

Berita Terkait
Komentar
Terkini