Bapenda Makassar Sosialisasi Perda Baru

Sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2018 kepada tokoh masyarakat, Ketua RT, Ketua RW, Lurah, dan Camat di Kecamatan Makassar, Kamis 8 November 2018
Sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2018 kepada tokoh masyarakat, Ketua RT, Ketua RW, Lurah, dan Camat di Kecamatan Makassar, Kamis 8 November 2018

Terkini.id, Makassar – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar mensosialisasikan Perda Nomor 2 Tahun 2018 kepada tokoh masyarakat, Ketua RT, Ketua RW, Lurah, dan Camat di Kecamatan Makassar.

Perda tentang pajak dan retribusi daerah ini menggantikan Perda Nomor 3 Tahun 2010 yang dihapus Kementerian Dalam Negeri.

“Ini adalah Perda revisi. Sudah kami komunikasikan dan koordinasikan dengan Kementerian Dalam Negeri,” kata Muhammad Ambar Sallatu, Kepala Sub Bidang Koordinasi dan Regulasi Bapenda Kota Makassar, usai sosialisasi kepatuhan wajib pajak di Hotel Asyra, Kamis 8 November 2018.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri membatalkan 3.143 Perda yang dinilai menghambat investasi. Salah satunya Perda Nomor 3 tahun 2010 Kota Makassar. Padahal Perda ini menjadi dasar pemerintah Kota Makassar menarik pajak dan retribusi kepada restoran, hotel, rumah makan, dan tempat hiburan malam.

Untuk  Provinsi dan daerah di Sulawesi Selatan, tercatat ada 114 Perda terkait perizinan yang dihapus Kementerian. Setelah merevisi, Bapenda Kota Makassar bisa kembali menarik retribusi.

“Makanya perlu kami sosialisasikan Perda baru ini,” ujar Ambar.

Baca :Peringatan Hari Pajak Nasional, Ini Himbauan Kepala Bapenda Makassar

Setelah berubah status dari Dinas menjadi Badan, Bapenda memiliki kewenangan untuk mengontrol dan mendata semua jenis pendapatan dan retribusi di Kota Makassar. Sampai tingkat kecamatan dan kelurahan.

“Seperti retribusi sampah,” kata Ambar.

Tahun ini Bapenda Makassar menargetkan pendapatan Rp 1,2 triliun.

Dosen Hukum Universitas Hasanuddin Sakka Pati mengatakan, ada beberapa penyebab wajib pajak enggan membayar pajak. Misalnya, kurangnya informasi terkait tarif yang harus dibayar.

“Kebijakan pajak juga sering berubah. Sehingga butuh sosialisasi yang baik,” ujarnya.

Sebagai lembaga yang diberi wewenang mengoptimalkan pendapatan daerah melalui pajak, Bapenda diminta membuat inovasi. Membuat sistem dan standar operasional pelayanan kepada masyarakat yang baik.

“Kualitas pelayanan harus ditingkatkan. Sesuai dengan program pemerintah Kota Makassar sentuh hati dan Sombere’,” kata Sakka.

Selain tegas kepada penunggak pajak, Bapenda juga harus memberikan apresiasi atau penghargaan kepada wajib pajak yang taat. “Perusahaan atau badan yang mendapat penghargaan sebagai wajib pajak yang taat pasti bangga dengan penghargaan itu,” kata Sakka.

Baca :Pengusaha Hotel Minta Penurunan Pajak 5 Persen, Ini Tanggapan Pakar

Ambar menambahkan, inovasi yang sudah dibuat Bapenda Makassar antara lain layanan konsultasi pajak dan merekrut ratusan Laskar Pajak. “Tujuannya merekam dan memantau potensi pajak. Bukan menagih,” katanya.

Keberadaan Laskar Pajak diklaim mampu meningkatkan pendapatan daerah di Makassar. Karena rutin memantau dan mengingatkan wajib pajak.