Bawaslu Jeneponto Koordinasi Satpol PP untuk Bersihkan APK yang Melanggar

Sejumlah Banner Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin terpasang di pohon sepanjang jalan poros Kabupaten Jeneponto/Syarief

Terkini.id, Jeneponto – Pemilu dan Pilpres 2019 telah memasuki tahapan kampanye, para peserta pemilu legislatif dan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sementara melakukan sosialisasi baik dalam pertemuan terbatas maupun mensosialisasikan dirinya lewat Alat Peraga Kampanye (APK) dan bahan kampanye.

Pemasangan APK dan penyebaran bahan kampanye, partai politik dan Paslon pilpres, maupun APK perseorangan para caleg telah terpasang di daerah pemilihannya masing-masing.

Namun pemasangan APK maupun penyebaran bahan kampanye banyak yang terpasang tidak sesuai dengan amanah UU dan PKPU, seperti APK dan bahan kampanye perseorangan calon legislatif maupun Paslon Pilpres yang terpasang di pohon pinggir jalan poros Kabupaten Jeneponto.

Alat Peraga Kampanye Calon Legislatif di Jalan , Jeneponto/Syarif

Terkait dengan hal tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Jeneponto bakal melakukan rapat koordinasi dengan semua pihak yang terkait untuk membahas penurunan APK dan bahan kampanye yang diduga dipasang di tempat yang terlarang, Rabu, 6 Nov 2018.

“Rapat koordinasi itu dilaksanakan, terkait pelaksanaan kampanye pemilu di Jeneponto, Khususnya pemasangan APK, yang menurut Bawaslu tidak sesuai dengan surat keputusan KPU tentang penetapan lokasi pemasangan APK dan hal-hal lain terkait larangan yang tidak boleh dilakukan selama masa kampanye. Kami ada catatan-catatan terkait dengan proses kampanye selama kurang lebih 2 bulan ini dan tentunya ini juga sebagai langkah pencegahan terjadinya pelanggaran dalam tahapan kampanye,” kata Ketua Bawaslu Jeneponto, Saiful,SH.

Rapat yang dilaksanakan di ruang media center Bawaslu Jeneponto itu juga dikoordinasikan terkait penurunan APK yang melanggar.

“Termasuk sikap Bawaslu berkoordinasi dengan pihak Satpol PP untuk menurunkan APK yang melanggar regulasi pemilu dan Perda Pemkab Jeneponto,” jelasnya.

Menurutnya, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jeneponto selama tahapan kampanye, menemukan sejumlah APK dan bahan kampanye yang melanggar PKPU dan surat keputusan KPU yang mengatur tentang tahapan kampanye.

“Tahapan kampanye telah diatur dalam PKPU 23 2018 dan dipertegas dalam metode kampanye pemilu 2019, terkait penyebaran bahan kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye, namun ada sejumlah pemasangan APK dan penyebaran bahan kampanye yang melanggar,” tegas Saiful.

Adapun tahapan kampanye pemilu legislatif dan Pemilihan Presiden dan wakil Presiden akan berlangsung hingga tanggal 13 April 2019.

Berita Terkait
Komentar
Terkini