Bawaslu Tidak Temukan Pelanggaran pada Iklan Jokowi di Bioskop

Capture video iklan pemerintah yang dituding kampanye

Terkini.id, Makassar – Sebuah video iklan yang menampilkan kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam pembangunan infrastruktur beredar di sejumlah bioskop.

Video tersebut menunjukkan kesuksesan Jokowi dalam membangun 65 bendungan dalam waktu dua musim.

Video yang tayang sebelum film dimulai itu pun menulai protes. Itu karena konten video terasa mengandung iklan kampanye.

Jokowi dituding mencuri start karena kampanye saat belum waktunya.

Protes PKS

Dilansir dari kompas.com, Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menilai, iklan semacam itu layak untuk dihentikan penayangannya.

“Saya setuju kalau iklan semacam itu dicopot saja,” ujar Hidayat di Kompleks Parlemen Jakarta, Kamis 13 September 2018.

Alasannya, kata dia, iklan itu tidak cuma menyampaikan pencapaian pemerintah, tetapi lebih menonjolkan sosok Jokowi.

Hal itu dianggap akan menimbulkan tafsir yang berbeda bagi siapa pun yang menyaksikannya.
Syarif juga berpendapat, seharusnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) turun tangan untuk ikut menentukan apakah iklan pembangunan bendungan di bioskop tersebut termasuk melanggar aturan pemilu atau tidak.

Baca :Sandiaga Uno Benarkan Dirinya Berdarah Bugis sesuai Artikel di Terkini.id

Untuk diketahui, iklan yang beredar di bioskop tersebut merupakan produksi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Kemenkominfo, seperti diketahui memiliki fungsi untuk menyampaikan program-program pemerintah, baik yang akan dilaksanakan maupun yang sudah dilaksanakan.

Tanggapan Bawaslu

Menanggapi polemik ini, Komisioner Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menegaskan, iklan itu bukan bentuk curi start kampanye.

Alasan pertama, saat ini belum ada calon presiden dan wakil presiden yang ditetapkan sebagai peserta Pemilu.

Penetapan peserta pemilu presiden akan dilakukan pada 20 September 2018.

Alasan kedua, jika dilihat dari kontennya, iklan layanan masyarakat itu berkaitan dengan program kerja pemerintah.

Menurut dia, tidak didapati unsur kepesertaan pemilu, misalnya ada visi, misi, program kerja atau citra diri yang meliputi nomor urut pasangan calon atau logo partai politik pendukung.

Ratna pun meminta masyarakat untuk tak selalu memaknai sesuatu hal yang berhubungan dengan publikasi pencapaian pemerintah dengan kampanye.