Palu & Donggala Bangkit

Berangkat dari Makassar, JK ke Palu Pimpin Rakor Terkait Rehabilitasi

Jusuf Kalla
Jusuf Kalla (JK). (foto: katadata.co.id)

Terkini.id, Jakarta — Wakil Presiden RI, Muhammad Jusuf Kalla hari ini bertolak ke Palu, Sulawesi Tengah, untuk meninjau kondisi daerah yang terdampak bencana.

JK juga dijadwalkan untuk memimpin rapat koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Dikutip dari antara, Wapres JK berangkat dari Pangkalan TNI AU Hasanuddin Makassar, Sulsel, Minggu 11 November siang, dengan menggunakan Pesawat Khusus Kepresidenan Boeing 737-400 TNI AU.

Di Palu, Wapres dijadwalkan untuk meninjau Desa Mpanau, Kabupaten Sigi, serta Kelurahan Petobo untuk meninjau hunian sementara serta masjid Dewan Masjid Indonesia (DMI).

Setelah melakukan peninjauan, JK beserta Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola dan rombongan menuju ke Kantor Gubernur untuk melaksanakan rapat koordinasi terkait rehabilitasi beserta rekonstruksi pascabencana gempa bumi, tsunami dan likuefaksi.

Sebelumnya, dalam rakor serupa di Kantor Wapres JK di Jakarta, Senin 5 November lalu, dihasilkan beberapa poin upaya rehabilitasi dan rekonstruksi.

Beberapa poin tersebut antara lain terkait penetapan zona merah dan penyusunan peraturan daerah (perda) rencana tata ruang wilayah terkait relokasi.

Baca :Wah, Presiden Jokowi pakai songkok Bugis di sidang tahunan MPR-DPR-DPD

Rapat tersebut dihadiri Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Wiranto, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil, Gubernur Sulteng Longki Djanggola dan Kepala Bappeda Sulteng Patta Tope.

Zona Merah Pascabencana

Riset terkait zona merah pascabencana telah dilakukan oleh tim Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Rakor di Palu, rencananya akan bakal menentukan luas zona merah, yang nantinya tidak boleh dihuni lagi oleh masyarakat.

Hasil penelitian zona merah tersebut bakal digunakan sebagai rekomendasi bagi Pemprov Sulteng dalam rangka menyusun draf perda RTRW terkait relokasi.

Pemprov Sulawesi Tengah memerlukan 1.000 hingga 1.500 hektare lahan untuk merelokasi warga masyarakat pascabencana gempa bumi, tsunami dan likuefaksi.

Relokasi tersebut dengan menggunakan tanah milik negara yang tidak terpakai, antara lain di Tolo, Talise, Guyu dan Petobo untuk daerah terdampak di Kota Palu; Pombebe untuk daerah terdampak di Kabupaten Sigi; serta Loli dan Pantai Barat untuk daerah terdampak di Kabupaten Donggala.