Bisakah Pengajuan Sengketa Pemilu Prabowo-Sandi Diterima MA?

Sandiaga Uno dan Prabowo Subianto
Sandiaga Uno dan Prabowo Subianto

Terkini.id, Jakarta – Kubu capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno kembali mengajukan sengketa pelanggaran administrasi pemilu (PAP) ke Mahkamah Agung.

Dalam permohonannya tersebut, Prabowo-Sandiaga meminta MA memeriksa pelanggaran administrasi Pilpres 2019 yang dianggap terstruktur, sistematis, dan meluas (TSM).

“Bahwa Permohonan PAP yang dimaksud adalah bukan kasasi, namun merupakan permohonan kepada Mahkamah Agung RI untuk memeriksa pelanggaran administratif pemilu secara TSM,” terang Kuasa hukum Prabowo-Sandiaga, Nicholay Aprilindoseperti dilansir dari Kompas.com.

Permohonan sengketa pelanggaran administrasi pemilu tersebut sebelumnya diajukan oleh Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Djoko Santoso dan Sekretaris BPN Hanafi Rais pada 31 Mei 2019.

Dalam perkara yang diajukan ke MA ini, BPN menggugat Bawaslu terkait dengan putusannya yang bernomor 01/LP/PP/ADM.TSM/RI/00.00/V/2019 pada tanggal 15 Mei 2019.

Saat itu, BPN mendalilkan adanya kecurangan dalam Pilpres 2019 yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Akan tetapi, permohonan tersebut tidak diterima oleh MA. Dalam putusannya, MA menyatakan permohonan tidak diterima atau NO (niet ontvankelijk verklaard) karena adanya cacat formil, yakni legal standing atau kedudukan hukum dari pemohon.

Seharusnya, permohonan tersebut diajukan oleh pasangan capres-cawapres. Oleh sebab itu, permohonan sengketa yang sama diajukan kembali dengan Prabowo dan Sandiaga sebagai pihak pemohon.

“Setelah legal standing pemohon dilengkapi dan atau diubah dengan surat kuasa dari prinsipal secara langsung dalam hal ini capres-cawapres 02 Prabowo-Sandi, maka permohonan dapat diajukan kembali,” kata Nicholay.

Ia juga membantah anggapan bahwa pengajuan PAP ke MA disebabkan rasa tidak puas atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa hasil Pilpres 2019.

Dilansir dari detikcom, ahli tata negara Bayu Dwi Anggono, mengungkapkan, meskipun mengajukan ke MA, putusan dari hakim MA tidak akan bsia menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal hasil Pilpres 2019.

“Pasal 24C ayat (1) UUD, UU MK, UU Kekuasaan Kehakiman, dan UU Pemilu menyebutkan bahwa putusan MK terkait perselisihan hasil Pemilu adalah bersifat final dan mengikat,” kata Bayu seperti dilansir dari detikcom, Jumat 12 Juli 2019.

Menurut Bayu, pasca-putusan MK tanggal 27 Juni, maka sudah jelas dan terang benderang tidak tersedia upaya hukum apapun bagi Paslon 02. Kewajiban Paslon 02 adalah menghormati dan mematuhi putusan MK tersebut.

Berita Terkait