Masuk

Bjorka Bocorkan Data Pemerintah, Fadli Zon Singgung Menkominfo Pakai Nomor Amerika

Komentar

Terkini.id, Jakarta – Politisi Partai Gerindra, Fadli Zon ikut mengomentari soal kebocoran data pemerintah seperti yang dilakukan peretas (hacker) Bjorka.

Menurut Fadli Zon, kebocoran data pemerintah itu sebagai tanda tidak adanya proteksi dan keamanan siber di Indonesia.

“Kalau saya lihat hacker ini kan individual atau suatu kelompok tapi bisa meretas institusi negara, atau pimpinan dari negara, yang terpenting itu menunjukkan bahwa tidak ada proteksi terhadap data kita dan ini ada suatu kelemahan di dalam lembaga institusi terkait yang harusnya bertanggung jawab terhadap proteksi terhadap keamanan siber kita,” kata Fadli Zon, seperti dikutip dari detikcom, pada Senin 12 September 2022.

Baca Juga: Hacker Bjorka Kembali, Data Pribadi Masyarakat Dari MyPertamina Dijual

Fadli pun kemudian menyinggung terkait Menkominfo, Johnny G Plate yang ia sebut sekarang ini memakai nomor Amerika Serikat (AS).

Menurutnya, hal itu menunjukkan bahwa pemerintah sendiri tidak percaya dengan keamanan data di Indonesia.

“Menurut saya ini persoalan yang sangat serius karena menyangkut masalah harga diri, juga bagaimana punyanya Menkominfo saja saya lihat kan saya ada nomornya, ganti nomor kalau tidak salah. Sekarang ganti nomor pakai nomor Amerika malah +1 gitu,” ujar Fadli Zon.

Baca Juga: Fadli Zon: Kapolda JaTim, Irjen Nico Afinta Harusnya Dicopot! atas Tragedi Kanjuruhan

“Artinya tidak ada kepercayaan juga. Kalau kita pakai +62, kan ini kalau Kominfo saja pakai nomor Amerika. Bagaimana rakyat, kan tidak ada kepercayaan terhadap nomor kita yang ada di dalam negeri,” tambahnya.

Selain itu, ia mengaku heran mengapa perorangan atau kelompok yang tidak memiliki institusi seperti hacker Bjorka bisa meretas data pribadi pejabat pemerintahan.

Maka dari itu, Anggota DPR RI tersebut meminta pemerintah harus mengevaluasi dan mengambil langkah intervensi.

“Harusnya, institusi seperti Kominfo dan BSSN yang bertanggung jawab, itu kan mempermalukan. Masa, satu atau beberapa hacker bisa mempermalukan institusi negara atau orang penting dalam institusi? Harus ada evaluasi total dan juga mungkin presiden harus mengambil langkah intervensi,” ucapnya.

Baca Juga: Fadli Zon Kirimkan Doa ke Saksi Sejarah G30S/PKI

“Masa kita diperlakukan seperti itu? Dan tidak ada resistensi memadai, tidak ada pertahanan? Ironisnya, netizen kita mayoritas dukung, ini something wrong. Berarti, harus ada evaluasi kenapa bisa data kita diperdagangkan, diretas, diperjualbelikan, diumbar di dunia maya,” imbuhnya.

Fadli Zon juga melihat RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang akan segera disahkan di DPR dapat menjadi salah satu antisipasi kebocoran data.

Kendati demikian, Fadli Zon meminta pemerintah harus bisa menyelesaikan masalah kebocoran data tanpa adanya RUU PDP untuk pencegahan.

“Saya kira RUU PDP pencegahan, harusnya tanpa itu kita bisa. Tanpa itu pun seharusnya bisa melindungi data pribadi,” ujarnya.