Buatkan Payung Hukum, OJK Pacu Pertumbuhan Fintech di Indonesia Timur

Kepala OJK Regional 6 Zulmi (kiri)

Terkini.id, Makassar – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong kemajuan teknologi keuangan digital khususnya financial technology atau fintech.

Teknologi keuangan digital inilai bisa memperluas akses keuangan masyarakat dan mendukung pembangunan ekonomi secara nasional.

“OJK memandang pembangunan wilayah Timur Indonesia itu sangat penting, dan itu bisa dilakukan melalui pengembangan teknologi keuangan digital,” kata Kepala OJK Regional 6 Zulmi saat membuka kegiatan ‘Sosialisasi POJK No.13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Keuangan’ di Makasar, Kamis 7 September 2018.

Menurut Zulmi, pengembangan teknologi keuangan digital di wilayah Timur Indonesia diharapkan mampu menerobos hambatan pengembangan ekonomi skala kecil.

Keuangan digital juga bisa mempermudah, mempercepat dan mengurangi biaya layanan keuangan ke masyarakat.

Untuk itulah, pada kesempatan sosialisasi POJK 13/2018 tersebut, OJK tidak cuma melakukan sosialisasi pengaturan tentang Inovasi Keuangan Digital.

OJK juga juga membawa para pebisnis digital yang memiliki visi pengembangan UMKM melalui keuangan digital.

Kepastian Hukum untuk Fintech

POJK Inovasi Keuangan Digital diharapkan juga akan memberikan kepastian hukum inovasi keuangan yang berbasis teknologi.

Dengan begitu, akan menumbuh kembangkan inovasi di industri jasa keuangan serta memberikan manfaat kepada masyarakat.

POJK 13/2018 berfungsi sebagai payung hukum Inovasi Keuangan Digital secara menyeluruh yang antara lain mencakup insurtech, crowdfunding, serta penyelesaian transaksi dan pengelolaan investasi secara digital.

Di masa mendatang, setiap subsektor dalam fintech akan memiliki POJK khusus untuk masing-masing subsektor (lex specialis) dan merujuk kepada payung hukum POJK 13/2018 ini.

“Inovasi keuangan digital ini perlu didukung sekaligus dipantau dan dikendalikan agar bisa bersinergi dengan lembaga keuangan yang telah ada serta memberikan perlindungan maksimal kepada konsumen,” kata Zulmi.

OJK juga mengarahkan agar inovasi keuangan digital diawasi dengan prinsip market conduct, yang pelaksanaannya bekerja sama dengan asosiasi fintech yang diakui oleh OJK.

Dalam pelaksanaan market conduct, OJK membuat pendekatan baru yaitu principle based regulation dan activity based licensing.

Pendekatan tersebut berarti OJK cuma membuat garis besar pengaturan (principles) saja, sementara terjemahan dari pengaturan ini akan dibuat oleh para pelaku industri.

OJK juga menerapkan prinsip pro-inovasi melalui penerapan regulatory sandbox, yang merupakan mekanisme pengujian oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menilai keandalan proses bisnis, model bisnis, instrumen keuangan, dan tata kelola penyelenggara.

Proses regulatory sandbox dilaksanakan paling lama satu tahun dan dapat diperpanjang selama enam bulan jika diperlukan.

Hasil regulatory sandbox adalah status untuk direkomendasikan, perbaikan, atau tidak direkomendasikan.

Selain itu, peraturan ini juga mendorong terbentuknya ekosistem inovasi keuangan digital yang akan dipimpin oleh OJK bekerja sama dengan semua pihak terkait, untuk membangun ekosistem yang bersimbiosis-mutualis agar memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Melalui POJK ini, OJK juga berkepentingan untuk memberikan akses keuangan kepada para pelaku usaha UMKM melalui jalur inovasi keuangan digital, sehingga bisa menghilangkan hambatan yang sering dimiliki oleh pelaku usaha UMKM dalam bidang pendanaan dan pemasaran.

Platform digital memungkinkan memberikan pinjaman ritel yang tidak beragunan dengan syarat yang sangat mudah, seperti yang dilakukan dalam bisnis fintech peer to peer lending dan telah diatur OJK dalam POJK 77/2016.

Perkembangan Bisnis Pembiayaan Fintech

Adapun Statistik Fintech Lending (peer to peer lending) per 25 Juli 2018, cukup signifikan, dengan jumlah saat ini ada 63 perusahaan peer to peer lending terdaftar, terdiri dari 61 konvensional dan 2 syariah.

Perusahaan peer to peer lending tersebut umumnya masih berlokasi di Ibu Kota. Tepatnya 60 perusahaan di Jabodetabek, masing-masing 1 di Bandung, Surabaya, dan Ternate

Dari 61 perusahaan tersebut, sebanyak 43 unit di antaranya perusahaan lokal, dan 20 perusahaan asing.

Berita Terkait
Komentar
Terkini
Bisnis

Cicil Beri Solusi Masalah Keuangan Khusus Mahasiswa

Terkini.id, Makassar – Perusahaan teknologi finansial CICIL menawarkan solusi pinjaman khusus mahasiswa. Memberikan akses kemudahan pembiayaan bagi mahasiswa.“Mulai dari kebutuhan peralatan penunjang kuliah seperti