Buka Diskusi Publik Rencana Penanggulangan Bencana, Abdul Hayat Ingatkan Protokol Kesehatan

Terkini.id – Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, membuka secara resmi Diskusi Publik Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Sulsel Tahun 2021 hingga 2025, yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulsel, di Hotel Arthama, Senin 26 Juli 2021.

Dalam sambutannya, Abdul Hayat mengapresiasi yang setinggi-tingginya atas terlaksananya kegiatan diskusi publik rencana penanggulangan bencana ini. Ia juga mengingatkan dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan yang ketat. Karena saat ini, Sulsel terkonfirmasi masuk dalam PPKM level 4, terutama Makassar dan Toraja Utara.

“Kita tentu prihatin atas itu, akan tetapi kita juga tidak boleh lengah terhadap kejadian tersebut. Kita tetap semangat, dan tetap menjaga kesehatan,” ucap Abdul Hayat sekaligus membuka kegiatan tersebut.

Baca Juga: Puting Beliung Hantam Rumah Warga di Wajo, Plt Gubernur Perintahkan...

Menurut Abdul Hayat, dalam diskusi publik, tentu akan hadir gagasan rencana penanggulangan bencana kedepan. Dimana, proses-proses yang diinginkan adalah upaya preventif. Untuk itu, harus dilakukan sejak dini.

Sebelum kegiatan diskusi publik ini, lanjut Abdul Hayat, sudah dilakukan pertemuan di Hotel Maxone, tentang rencana induk penanggulangan bencana. 

Baca Juga: 2021 Pemprov Sulsel Terima 349 CPNS, Non-guru 63 dan PPPK...

“Dan hari ini, kita ingin lebih mendiskusikan seperti apa sebenarnya di lapangan. Seperti apa yang dilakukan, prakondisi, pemetaan, pengukuran, tindak lanjut, kemudian monitoring dan evaluasi,” terangnya.

Ia berharap, fakta di lapangan sama dengan data yang dimasukkan di daerah masing-masing kabupaten/kota. 

“Saya pikir ini adalah tugas bersama, bukan tugas dari BPBD sendiri, dan itu perlu dukungan dari seluruh stakeholder terkait,” imbuhnya.

Baca Juga: Sekprov Hadiri Rakorwasda Provinsi Sulsel Tahun 2021

Jika memungkinkan, Abdul Hayat berpesan agar lembaga vertikal seperti Bazarnas, bisa melakukan Focus Group Discussion (FGD) guna mendapat dukungan dan masukan. 

“Karena yang diinginkan adalah semua harus terjadi pemberdayaan. Baik pemberdayaan manusia, infrastruktur, maupun pemberdayaan sumber daya alam, serta dukungan-dukungan lainnya,” ungkapnya.

Bagikan