Buldozer Serobot Bumi Perkemahan Caddika Bulorokeng, Kwarcab Protes

Terkini.id,Makassar – Ketua Kwartir cabang (Kwarcab) Kota Makassar Ibrahim Saleh melayangkan protes terhadap buldozer yang menyerobot sejak seminggu lalu pada fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasum-fasos) milik pemerintah Kota Makassar yang dilimpahkan ke Kwarcab Pramuka.

Diketahui lahan tersebut berlokasi di Bumi Perkemahan Caddika Bulorokeng, Kecamatan Biringkanayya.

Ibrahim mengatakan baru mengetahui hal itu saat Kwartir Cabang (Kwarcab) Pramuka Kota Makassar menggelar kegiatan pramuka yang bertempat di Bumi Perkemahan Caddika Bulurokeng, Jumat, 5 Juli 2019.

Baca Juga: Pemkab Gowa Anggarkan Miliaran Rupiah untuk Revitalisasi Bumi Perkemahan Caddika

“Jadi hari jumat kemarin kami semua kaget, kenapa ada penyerobotan lahan, mulai dari samping dekat gedung masuk, depan gedung, dan di belakang gedung, semua di buldoszr semua,” kata dia kepada wartawan, Minggu, 7 Juni 2019.

Dia pun menyayangkan persoalan tersebut lantaran tak ada pemberitahuan sama sekali. Di satu sisi, Ibrahim mengecam tindakan itu sebab menurutnya lahan itu milik pemerintah Kota Makassar.

Baca Juga: AM Sukri Sappewali Lantik Pramuka “Bupati” Sultan Daeng Radja

“Lahan ini adalah fasum-fasosnya pemerintah kota yang dimanfaatkan oleh kegiatan kepramukaan. Kami juga bingung sejauh mana kami punya kepemilikan, surat-surat kita memang ada, ada SK, ada surat kuasa penyerahan pemerintah ke pramuka,” ungkap Ibrahim.

Kegiatan kepramukaan di lahan Caddika sudah berlangsung sejak tahun 1980-an. Sekira tahun 1978, Kwarcab sudah menggunakan lahan yang seluas 9,6 ha tersebut.

Ibrahim menyebut bahwa Kwarcab Pramuka sering membuat 3-4 ribu perkemahan di tempat ini. Sekarang kalau mau mengadakan perkemahan luas dengan menghadirkan SD, SMP, dan SMA, serta perguruan tinggi sudah tak memungkinkan.

Baca Juga: AM Sukri Sappewali Lantik Pramuka “Bupati” Sultan Daeng Radja

“Padahal (di sini) kita punya fasilitas, ada air, WC, tempat Outbond juga ada,”

Ia menceritakan bahwa tanah itu dulunya milik pemerintah provinsi.

“Kemudian kita tukar guling dengan kompleks perumahan pemerintah provinsi (belakang Daya),” ujar dia.

Terkait siapa yang menyerobot dan berapa luas lahan yang diserobot, Ibrahim mengatakan belum tahu pasti siapa pelaku dan berapa luas yang telah diambil alih.

Ia pun mengakui memiliki dua kesalahan pada kasus tersebut, pertama, Kwarcab Pramuka pertama tidak punya uang untuk memagari lahan tersebut. Kedua, kata dia, sampai saat ini belum sempat sertifikasi.

Selain itu, ia mengatakan mestinya BPN melihat sejarah lahan, setelah itu baru bikin transaksi. Padahal, kata dia, lahan tersebut milik negara,

“Kalau bukan sesama aparatur negara yang mempertahankan siapa lagi,” tuturnya.

Hingga berita ini diturunkan, terkini.id berupaya mengomfimasi ke pihak BPN perihal kasus tersebut, namun belum ada tanggapan.

Bagikan