Calon gubernur dan pendukungnya intimidasi jurnalis, begini sikap AJI

Korban telah melapor tindakan penganiyaan dan kedua upaya menghalang-halangi kerja jurnalis di Polda Maluku sekitar Pukul 21.00 WIT.

Terkini.id, Makassar – Memasuki masa pemilihan kepala daerah (Pilkada), kebebasan pers terluka di Provinsi Maluku.

Dua jurnalis tepatnya di Kota Ambon mengalami tindak kekerasan dan intimidasi dari salah satu pasangan calon Pilgub Maluku, saat sedang menjalankan tugas, Kamis 29 Maret 2018

Korban Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Ambon, Abdul Karim Angkotasan bersama wartawan Rakyat Maluku, Sam Hatuina mengalami intimidasi dan kekerasan yang diduga dilakukan calon gubernur Said Assagaff bersama beberapa orang lainnya.

Kekerasan terhadap jurnalis di Kota Ambon telah mencederai semangat kebebasan pers dan demokrasi. Kejadian itu memantik kecaman dari berbagai pihak salah satunya AJI Kota Makassar.

Menurut Ketua AJI Makassar Qodriansyah Agam Sofyan,  tindakan calon gubernur petahana terhadap jurnalis yang menjalankan tugas harus dikecam. Tindakan kekerasan merupakan gaya lama yang dapat merusak semangat kebebasan pers dan demokrasi.

Menarik untuk Anda:

Katanya, aksi kekerasan dan menghalang-halangi kerja Jurnalis jelas telah melanggar Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

“Tindakan kekerasan dan intimidasi itu jelas telah melanggar konstitusi, yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Demi keadilan dan demokrasi, para pelaku harus ditangkap dan diadili,” jelas Agam sapaan- Qodriansyah Agam Sofyan.

Agam menyebutkan, kejadian semacam ini dapat terjadi dimana saja, terutama memasuki tahapan Pilkada serentak, termasuk Sulsel. Sehingga selama mental pejabat atau kandidat tidak mengahargai kebebasan pers, bukan tidak mungkin kekadian serupa dapat dialami jurnalis lain.

Selain itu, perlu peran dan perhatian serius aparat kepolisian dalam menangani kasus kekerasan terhadap jurnalis. Agar segala bentuk kekerasan yang menimpah jurnalis, terutama berkaitan dengan pemberitaan atau kerja jurnalistik ditangani dengan serius. Dengan begitu, diharapkan tidak terjadi kasus serupa secara berulang-ulang.

Sementara Koordinator Divisi Advokasi AJI  Kota Makassar, Mustafa, mengatakan pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menegaskan bahwa, (1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara; (2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran; (3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Lebih lanjut pada Pasal 18 UU yang sama berisi ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggar ketentuan Pasal 4 UU Pers, khususnya Ayat (2) dan Ayat (3).

“Ada ancaman pidana bagi setiap orang yang melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan (3) dipidana dengan penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp.500 juta,” jelas Mustafa.

Konten Bersponsor

Mungkin Anda Suka

Mako Brimob Akan Dibangun di Pucak Maros, Bisa Tempat Latihan dan Bertani

Anggota Brimob Dilarang Bawa Senjata Api, Saat Amankan Unjuk Rasa RUU HIP

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar