Cara Cek DPT Pemilu 2019, Apakah Anda Sudah Terdaftar untuk Memilih?

Ilustrasi Pemilu 2019 (merdeka.com)

Terkini.id, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah mengimbau para warga negara Indonesia yang punya hak memilih untuk mengecek.

Warga Negara yang berhak memilih tentu harus tahu apakah dirinya sudah terdaftar sebagai pemilih tetap pada Pemilu 2019 mendatang.

Bagaimana cara mengeceknya?

Anggota KPUD Sulawesi Selatan yang membidangi Divisi Data Informasi dan Hubungan Masyarakat KPU Sulsel, Uslimin, mengungkapkan, masyarakat bisa mengecek DPT di kantor-kantor desa dan kelurahan.

“Yuk ramai-ramai ke kantor desa-kelurahan untuk cek apakah sudah terdaftar sebagai pemilih dan Pemilu 2019,” imbau Uslimin, Rabu 17 Oktober 2018.

Bagi warga yang sudah mengecek dan ternyata belum masuk dalam daftar tetap pemilih, maka dipersilahkan untuk mendatangi Posko Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP) di daerahnya.

Nah, bagaimana mengecek DPT yang lebih simpel?

KPU menyampaikan, ada dua cara mengecek DPT, yakni ke kantor desa/kelurahan, dan kedua mengecek melalui jaringan internet di ponsel atau laptop.

Caranya dengan mengakses portal https://sidalih3.kpu.go id. Berikut caranya:

1. Pada halaman portal https://sidalih3.kpu.go.id, pemilih akan diminta untuk memilih provinsi tempat mereka tinggal. Pilihlah provinsi yang sesuai dengan tempat tinggal di kartu tanda penduduk (KTP).

2. Setelah kolom provinsi terisi, selanjutnyadiminta untuk memasukan kabupaten/kota domisili. Pilih kabupaten/kota domisili sesuai dengan tempat tinggal di KTP.

3. Selanjutnya, isikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tercantum dalam KTP di kolom “NIK” yang terletak di bawah kolom kota/kabupaten.

4. Kemudian, ketikkan nama di kolom “Nama” yang letaknya di samping kolom “NIK”. Masukkan nama lengkap sesuai dengan yang tertera dalam KTP.

5. Terakhir, klik ikon “cari pemilih” yang ada di sebelah kanan kolom “Nama”.

Setelahnya, akan tertampil apakah pemilih sudah terdaftar dalam DPT Pemilu 2019 atau belum.

Sekadar informasi, proses Pemilu tahun 2019 mendatang, dilakukan dengan masa kampanye mulai 23 September 2018 lalu.

Kampanye akan berakhir pada 13 April 2019. Sementara hari pemungutan suara dilangsungkan pada 17 April 2019 tahun depan mendatang.

Berita Terkait
Komentar
Terkini
Opini

74 Tahun Indonesia, Merdeka dalam Penindasan

TANGGAL 17 Agustus 2019, bangsa Indonesia dari Sabang sampai Marauke memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-74 tahun.Berbagai macam bentuk kegiatanpun dilakukan dalam rangka
Opini

Memaknai Kemerdekaan Bukan Sekedar Simbolik

TUJUH belas Agustus merupakan momentum bersejarah sepanjang rentetan peristiwa, yang turut menghiasi dalam konsep Indonesia.Euforia kemerdekaan menggema dari berbagai penjuru mendengar teks proklamasi di
Opini

Aktivis Repotlusioner

SEJARAH gerakan mahasiswa secara heroik menggambarkan kecerdasan dan militansi perjuangan mahasiswa dalam menciptakan gerakan massa dengan tujuan memperbaiki kebobrokan tatanan yang ada di Indonesia.Bagi
Opini

Mengapa Pemadaman Listrik Begitu Lama?

DI mana-mana terjadi mati listrik. Di Amerika, Eropa apalagi Indonesia. Penyebabnya yang berbeda.Persoalannya: Seberapa sering.Seberapa luas.Seberapa lama.Ada kalanya sering mati lampu. Itu karena produksi
Opini

Mensegerakan Revisi PP No. 44 Tahun 2015

KEHADIRAN program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan terus memberikan manfaat bagi pekerja kita. Khusus untuk Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan
Opini

Aspal Buton sebagai Aspal Berongga

Buku hasil adaptasi dari disertasi penulis  yang diselesaikan pada program studi Teknik Sipil Universitas Hasanuddin pada tahun 2018 lalu.Buku ini menganalisis pengaruh penambahan bahan
Opini

Titanium Megawati

"Tulis dong soal pidato Bu Mega di Bali"."Tidak mau"."Menarik lho pak. Apalagi kalau DI's Way yang menulis"."Politik. Sensitif," balas saya."Soal Sengon 1 Triliun itu
Opini

Cara BUMN Tiongkok Berkembang

PADA tahun 2015, pemerintah China melakukan reformasi radikal terhadap BUMN. Dari total 117 BUMN, disusutkan menjadi 98 BUMN saja. Dampaknya bukan hanya pengurangan jumlah BUMN