Makassar Terkini
Masuk

Celoteh Receh, Tanggapan PKS Soal Keputusan Kemensos Cabut Izin ACT: Kenapa PKS Panik?

Terkini.id, JakartaCeloteh Receh terkait tanggapan PKS soal keputusan Kemensos cabut izin ACT sebut kenapa PKS panik? Minggu 10 Juli 2022.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) turut menanggapi persoalan Kementerian Sosial (Kemensos) soal pencabutan izin Aksi Cepat Tanggap atau ACT.

Diketahui bahwa Poliitisi PKS Bukhori Yusuf merasa bahwa tindakan yang dilakukan dari Kemensos itu dinilai tiba-tiba.

Soalnya, lembaga yang dipimpin oleh Tri Rismaharini tersebut telah mencabut izin ACT sebelum terbitnya hasil dari pemeriksaan.

“Sepatutnya Kemensos tiba-tiba melakukan pencabutan izin sebelum terbitnya hasil pemeriksaan Inspektor Jenderal,” sebut Bukhori pada keterangannya, Jumat 8 Juli 2022.

Menurut Anggota Komisi VIII DPR RI tersebut bahwa keberadaan ACT telah memberikan kontribusi penting pada ketimpangan ekonomi.

“Memecahkan permasalahan sosial ekonomi serta isu kemanusiaan lainnya yang juga beriringan dengan tugas negara,” sebutnya.

Maka dari itu, menurut Bukhori, pemerintah atau juga Kemensos tak bisa berdiri sendiri dalam menyelesaikan masalah sosial pada tengah masyarakat, tanpa adanya bantuan pada lembaga kemanusiaan atau juga filontropi semacam ACT yang akan membantu masyarakat.

“Keberadaan ACT semestinya dipandang sebagai mitra strategis yang perlu dijaga dan dibina yang membantu tugas negara,” ujarnya Bukhori.

Perlu diketahui bahwa Kementerian Sosial (Kemensos) telah resmi mencabut hak izin operasi pada yayasan Aksi Cepat Tanggap atau juga disebut ACT.

Direktur Potensi dan Sumber Daya Sosial Kemensos Raden Rasman juga menanggapi bahwa Kemensos dapat kembali memberikan izin buat ACT.

Akan tetapi, ACT mesti memenuhi persyaratan oleh Kemensos yakni buat memperbaiki manajemen internalnya tersebut.

Rasman menyebut bahwa jika ACT telah memenuhi persyaratan itu, maka dapat diajukan kembali kepada Kemensos.

“ACT akan mendapatkan izin bila mampu memperbaiki manajemen internal,” ungkap Rasman kepada wartawan, Kamis 7 Juli 2022.

Ia memaparkan bahwa ACT dapat mengajukan kembali izin Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) sesuai pada Undang-Undang (UU).

“Selama memenuhi persyaratan dan mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan,” paparnya.

Selanjutnya, menurut Rasman, lembaga yang dipimpin oleh Tri Rismaharini tersebut bakal memeriksa surat izin yang diajukan dari ACT.

“Selanjutnya Kemensos mememeriksa dan meneliti kelengkapan persyaratan sesuai peraturan perundang undangan,” bebernya.

Ia juga menyampaikan bahwa bukan hanya pada ACT yang akan dimintai persyaratan itu, tapi juga semua lembaga filantropi.

“Semua sama, tidak ada perbedaan, Kementerian Sosial melaksanakan tugas pemberian izin pengumpulan uang,” imbuhnya, dilansir dari pojoksatu.id.

Melihat hal tersebut, netizen bertanya tentang sikap PKS. Hal itu dilihat pada cuitan Celoteh Receh pada akun Twitternya.

“Knp PKS panik bgt yak…?” tulis CELOTEH RECEH @M45Broo_ pada cuitannya.

Sumber Foto: Cuplikan Cuitan Netizen Soal Tanggapan PKS Pada Keputusan Kemensos