Dana Covid-19 Tak Transparan, DPRD Makassar Akan Selidiki Sisa Anggaran

Juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Makassar, Mario David (kanan)

Terkini.id, Makassar – Penggunaan dana Covid-19 yang tidak transparan dinilai sebagai sebab penolakan draf Anggaran Perubahan dan Belanja Daerah Perubahan 2020 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar.

Juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Makassar, Mario David mengatakan draf APBD 2020 yang diajukan Pemerintah Kota Makassar merupakan proyek yang luar biasa besar.

“Harusnya anggaran itu dibuat dan dimasukkan ke dalam proyek padat karya yang bisa menyerap tenaga kerja. Nah, prioritas yang diberikan oleh TPAD ini semua melaksanakan proyek yang luar biasa besar,” kata Mario, Kamis, 1 Oktober 2020.

Pertama, terkait pendesterian yang menghabiskan anggaran hingga Rp 127 miliar. Selain itu, renovasi Losari yang menggunakan anggaran sekitar Rp 20 miliar.

“Juga pengadaan truk compactor sebesar Rp60 miliar,” terang Mario David.

Menarik untuk Anda:

Mario pun mengkritik pelaksanaan proyek besar tersebut, sementara rakyat sedang kelaparan.

“Jangan ngurus sampah dulu kita harus urus perut rakyat dulu, kerja rakyat dulu, bukan penampilan yang kita laksanakan,” ungkapnya.

Seyogyanya, kata dia, pemerintah kota membuat program pengamanan ekonomi dan menjadi prioritas di perubahan anggaran.

“Karena itu tidak ada maka kami menolaknya,” kata legislator Nasdem itu.

Oleh karena itu, kata Mario, DPRD Makassar berencana membuat hak angket untuk menyelidiki sisa anggaran penanganan Covid-19 yang harusnya untuk masyarakat.

“Kemudian kenapa hanya Rp 98 miliar untuk Covid-19. Pekan depan akan kami ajukan Hak Angket. Sejauh ini Fraksi Nasdem dan Golkar sudah sepakat. Fraksi-fraksi lain akan menyusul,” terangnya.

Jika nantinya dalam penyelidikan ditemukan penyalahgunaan anggaran, DPRD akan merekomendasikan ke BPK dan penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan dan kepolisian untuk mengusut itu.

“Tapi jika memang tidak ditemukan penyalahgunaan anggaran, Kemendagri akan melayangkan teguran keras kepada Pemkot,” pungkas Mario.

Konten Bersponsor

Mungkin Anda Suka

Soal Dugaan Politisasi PKH, Fatma: Tungguma’

Keberpihakan Perempuan Makin Nyata Ke Fatmawati Rusdi

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar