Dewas Belum Beri Izin Geledah Kantor PDIP, KPK: Kami Tak Bisa Apa-apa

UU KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Foto: Gesuri)

Terkini.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) masih menunggu izin dari Dewan Pengawas (Dewas) KPK untuk melakukan penggeledahan terhadap Kantor DPP PDI-P.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, sebelumnya, saat hendak menggeledah kantor DPP PDI-P, KPK memang belum mengantongi surat izin dari Dewas.

Akan tetapi, lembaga anti rasuah tersebut sudah mengajukannya. “Iya belum turun, kalau alasan turun (atau) tidak turun, tentu dari yang memberi izin, yang jelas kami sudah memohonkan itu,” katanya seperti dikutip dari kompascom, saat menghadiri pengukuhan guru besar hakim agung Hary Djatmiko di Auditorium Universitas Jember, Jawa Timur, Rabu (15/1/2020).

Menurut dia, penggeledahan kantor DPP PDI-P akan dilakukan sesuai kebutuhan dan pengembangan penyidikan.
“Sementara ke tempat-tempat lain memang diagendakan, tergantung perkembangan pemeriksaan,” tuturnya.

Ghufron sendiri mempersilakan masyarakat untuk menilai sendiri apakah peraturan yang mengharuskan mendapat surat izin dari Dewas itu menghambat kinerja KPK atau tidak.

“Bisa dinilai sendiri, bukan kami yang menilai, yang jelas secara prosedural, kami telah mengajukan izin untuk penggeledahan,” tuturnya.

Dia mengatakan, akan tetap melakukan proses pemeriksaan, penggeledahan dan jika diperlukan penyitaan sesuai prosedural, yakni setelah memperoleh izin dari Dewas KPK.

“Kalau permohonan yang kami ajukan, Dewas belum memberi izin, kami tidak bisa apa-apa,” tambah mantan Dekan Fakultas Hukum Unej ini.

Kendati demikian, Ghufron optimistis untuk terus menyelesaikan kasus korupsi. Meskipun, banyak yang menilai proses penggeledahan yang harus mendapat izin dari Dewas memperlambat kinerja KPK, bahkah melemahkannya.
“Seprogesif-progresifnya kami, tidak bisa menabrak aturan, saya belum sepesimis itu,” ungkapnya.

Komentar

Rekomendasi

Soal Pengembangan Perpustakaan, Pemda Diminta Alokasikan Dana

Dirjen Bahtiar: Budaya Literasi Perlu Disemai

Kemendagri Ajak Pemda Bangun SDM Unggul Melalui Perpustakaan Daerah

WNI yang Jalani Observasi Virus Corona di Jepang dapat Dukungan BNPB dan KRI DR Soeharso

Luncurkan BaliCEB, Menteri Wishnutama: Tarik Wisman Tak Cukup dengan Promosi

Pengumuman untuk Sekolah: Dana BOS Tidak Lagi Dicairkan ke Pemda

Komisi VI DPR RI Minta BUMN Kepelabuhanan Tingkatkan Kinerja dan Pelayanan

Soal Penanganan Masalah Stunting, Begini Kata Mendagri Tito

Satu PRT Asal Indonesia Positif Terinfeksi Virus Corona di Singapura

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar