Diduga Palsukan Tanda Tangan, Anggota dan Sekwan DPRD Jeneponto Tebar Kebohongan

Jeneponto
Mahasiswa dan aktivis Jeneponto saat ditemui awak media di Warkop 88

Terkini.id, Jeneponto – Mahasiswa dan aktivis serta pemuda Jeneponto menganggap sejumlah anggota dan pimpinan DPRD Kabupaten Jeneponto mengingkari janjinya terhadap ratusan pengunjuk rasa pada 27 September 2019, lalu.

Hal itu diungkapkan mahasiswa dan aktivis setelah menerima surat pernyataan menolak RUU KUHP dan penetapan UU KPK yang diserahkan oleh Sekwan DPRD Jeneponto, Senin, 30 September 2019.

Ketua PPI Kabupaten Jeneponto, Alim Bahri, mengatakan, surat pernyataan penolakan terhadap RUU KUHP dan penetapan UU KPK itu sebagai bentuk komitmen moral DPRD dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.

“Sejumlah DPRD Jeneponto juga janjikan untuk membuat pernyataan tertulis dalam bentuk Surat Pernyataan Pimpinan dan Anggota DPRD, yang akan ditandatangani oleh 40 anggota DPRD, dan itu telah digaransi oleh Wakil Ketua II DPRD Jeneponto,” ungkap Alim Bahri.

Menurutnya, Surat Pernyataan yang dibuat oleh pihak DPRD tidak sesuai dengan penyampaian perwakilan legislatif yang notabene adalah pimpinan DPRD Jeneponto terhadap janji menolak penetapan UU KPK dan RKUHP.

“Sikap lihai memainkan narasi pernyataan secara semantik. Kami nilai sebagai pengkhianatan terhadap marwah kehormatan institusi DPRD secara nyata dengan intrik kebohongan yang tak bertanggungjawab,” tegasnya.

Apa yang diduga itu dibuktikan dari hasil investigasi oleh beberapa pimpinan organisasi. Anggota legislatif yang ditemui secara langsung mengakui belum bertandatangan, padahal dalam surat pernyataan penolakan RUU KUHP dan UU KPK 40 pimpinan dan anggota DPRD Jeneponto telah bertanda tangan.

“Dalam surat pernyataan yang kami terima, 40 nama angggota termasuk Pimpinan DPRD Jember terbubuhi tanda tangan, setelah kami melakukan investigasi terhadap beberapa anggota DPRD, ada yang mengaku belum tanda tangan, itu berarti bubuhan tanda tangan tersebut patut diduga palsu, dan tentunya itu adalah torehan wajah buruk bagi moralitas sebagian besar legislator di Jeneponto,” terangnya.

Sementara itu, Ketua HPMT Herdiawan, DT menambahkan tak hanya anggota dan pimpinan DPRD yang melakukan kebohongan, Sekwan pun demikian.

“Pak Sekwna yang menggaransi bahwa surat pernyataan itu asli ditandatangani 40 anggota dan pimpinan DPRD, ternyata dari hasil identifikasi tema-teman, terdapat beberapa anggota DPRD Jeneponto tidak mengakui dirinya yang bertanda tangan,” jelasnya.

Berita Terkait
Komentar
Terkini