Diduga Terima Suap Rp8 M, Edhy Prabowo Diintai KPK Sejak Agustus

Edhy Prabowo Ditangkap

Terkini.id, Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan suap terkait perizinan tambak, usaha dan/atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020.

Diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rupanya sudah menyelidiki kasus tersebut sejak Agustus 2020 lalu.

“Kalau dilihat dari surat perintah penyelidikan kami mulai di Agustus lalu. Tentunya sejak Agustus ini bukan waktu yang singkat,” terang Deputi Penindakan KPK Karyoto saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis 26 November 2020 dini hari.

Dalam kasus tersebut, KPK telah menetapkan Menteri KKP Edhy Prabowo (EP) bersama enam orang lainnya sebagai tersangka.

“Kita mem-‘profiling’ kemudian kita juga mengumpulkan informasi-informasi baik dari segala macam dengan teknologi maupun perbankan. 

Menarik untuk Anda:

Ini semuanya kita olah kita ramu sehingga kita bisa membuat sebuah potret kejadiannya,” ujar Karyoto sebagaimana dilansir Antara.

Edhy merupakan penerima suap bersama lima orang lainnya, yakni Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Wakil Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Safri (SAF), Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Andreau Pribadi Misata (APM), pengurus PT ACK Siswadi (SWD), staf istri Menteri Kelautan dan Perikanan Ainul Faqih (AF), dan Amiril Mukminin (AM).

Sedangkan sebagai pemberi Direktur PT DPP Suharjito (SJT).

Edhy diduga menerima total Rp 9,8 miliar dan 100 ribu dolar AS dalam kasus tersebut.

Sebagai penerima, Edhy bersama lima orang lainnya disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 U.

Konten Bersponsor

Mungkin Anda Suka

Ini Pemicu Air Laut Masuk di Kawasan Bisnis Kota Manado

Gempa Sulbar adalah Tanggap Darurat, Bukan Bencana Status Nasional

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar