Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sulsel Gelar Bimtek Pembiayaan Infrastruktur

Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sulsel Gelar Bimtek Pembiayaan Infrastruktur

Terkini.id, Makassar – Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Propinsi Sulawesi Selatan menggelar bimbingan teknis (BIMTEK) pembiayaan infrastruktur skema kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KBPU) bertempat di Hotel Laris, Jalan Lagaligo Makassar, Kamis-Jumat, 13-14 September 2018.

BIMTEK ini setidaknya dihadiri oleh 60 peserta yang berasal dari ASN Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sulsel dan perwakilan Asosiasi Badan Usaha di Sulawesi Selatan dan Indonesia Timur, termasuk perwakilan dari Kontraktor BUMN seperti Adhikarya dan lainnya.

Acara dibuka oleh Ir. H. Zulkifly Zaiby, MSi mewakili Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sulawesi Selatan. Dirinya menyampaikan pesan Gubernur Sulawesi Selatan terpilih untuk segera mengidentifikasi beberapa prospek proyek yang bisa diKPBU-kan.

“Dengan memaksimalkan skema KPBU bisa memberikan kesempatan yang lebih besar untuk mengeksekusi dan menyelesaikan proyek infrastruktur tanpa harus bergantung pada APBN,” kata Zulkifly Zaiby.

Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sulsel menggelar Bimtek Pembiayaan Infrastruktur

Pembicara pertama di BIMTEK ini yakni Ir. Sapri Pamulu, PhD selaku Pakar Pembiayaan Infrastruktur dan Strategic Management Specialist di PT Wiratman.

Sapri Pamulu menerangkan konsep KPBU dan memaparkan perbedaannya dengan skema pembiayaan menggunakan APBN, APBD, BUMN dan swasta.

Baca :Jokowi bisa menang telak jika dia mau

Sapri menuturkan ada beberapa kesalahpahaman persepsi terhadap KPBU antara lain: 1) KPBU bukan pengalihan kewajiban pemerintah dalam penyediaan layanan kepada masyarakat 2) Investasi swasta bukan sumbangan gratis kepada pemerintah dalam penyediaan pelayanan publik 3) KPBU bukan merupakan privatisasi barang publik 4) KPBU bukan merupakan sumber pendapatan pemerintah yang akan membebani masyarakat dalam pemberian pelayanan umum 5) KPBU bukan merupakan pinjaman (hutang) pemerintah kepada swasta.

“Dihimbau kepada para kontraktor bukan hanya sebagai pelaksana konstruksi saja tapi juga terlibat sebagai investor dalam suatu proyek yakni menjadi equity partner pada suatu konsorsium developer, sehingga pendapatan yang didapat bukan hanya dari laba pelaksanaan konstruksi, tapi juga bisa mendapatkan profit selama fase pengoperasian suatu aset infrastruktur,” ujarnya.

Pembicara Bimtek Pembiayaan Infrastruktur, Ir. Sapri Pamulu, PhD

Adapun manfaat dari kebijakan pemanfaatan skema KPBU, kata Sapri Pamulu, antara lain, pertama, Efisiensi Anggaran: Keunggulan dari pendekatan analisis biaya yang meliputi seluruh umur proyek (whole life cycle costing). Kedua, Kepastian Penyelesaian: Lebih mendorong kepastian penyelesaian proyek yang lebih cepat atau tepat waktu karena swasta baru akan menerima pembayaran dari Pemerintah.

Baca :10 Fakta Peresmian Proyek-proyek Listrik Jokowi di Sulsel

Ketiga, Tingkat Kinerja Lebih Terjamin: swasta dapat memonitor dan menjaga kinerja layanan infrastrukturnya secara maksimal, Keempat, Fleksibel dan Inovatif: Lebih fleksibel dan mendorong inovasi karena mengutamakan spesifikasi layanan yang diperlukan. Pihak swasta memiliki ruang untuk berinovasi pada spesifikasi aset. Dan terakhir, Resiko Kecil: Mentransfer sebagian dari risiko, seperti risiko konstruksi, risiko operasi, risiko pendanaan dan risiko kepemilikan aset.

“Beberapa contoh manfaat KPBU seperti Pembangunan Jembatan Memakai skema APBN, ada kerusakan sedikit harus menunggu revisi anggaran kalau tidak dianggarkan. Kalau dengan skema KPBU, ada kerusakan ditalangi oleh swasta terlebih dahulu,” ungkap Sapri Pamulu.

Selain itu, lanjutnya, mengenai risiko pembengkakan biaya operasional dan biaya perawatan. Kalau dengan KPBU, risiko ditanggung oleh badan usaha, kalau APBN oleh pemerintah. Termasuk risiko keterlambatan.

Pembicara kedua, Ir. Habibie Razak, memaparkan tahap perencanaan dan penyiapan KPBU menurut peraturan menteri PPN/Kepala Bappenas No. 4 Tahun 2015.

Habibie Razak menjelaskan tahapan perencanaan terdiri beberapa proses di antaranya, identifikasi kebutuhan publik, daftar proyek yang rencananya bisa diKPBU-kan, proses prioritas proyek dan outline business case (OBC).

Baca :Sinjai gelar bimbingan teknis survey kepuasan masyarakat

Lanjutnya, untuk tahapan penyiapan KPBU antara lain prastudi kelayakan, studi kelayakan final dan market sounding. Kajian hukum dan kelembagaan, kajian teknis, kajian ekonomi dan komersial, kajian lingkungan dan sosial, kajian risiko dan kajian bentuk KPBU yang akan diimplementasikan menjadi bagian dari studi kelayakan.

“Pemerintah memberikan fasilitas dan dukungan untuk proyek-proyek KPBU yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk bisa direalisasikan dan memenuhi aspek keekenomiannya antara lain, project development fund, viability gap funding dan jaminan pemerintah,” tambahnya.

Pembicara Bimtek Pembiayaan Infrastruktur, Ir. Habibie Razak

Dalam paparan materinya, Habibie Razak juga mengangkat studi kasus Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Kota Tangerang untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalak tentang skema pembiayaan proyek melalui KPBU.

Bimtek ini masih berlangsung Jumat hari ini, 14 September 2018, dengan menghadirkan narasumber dari Kepala Seksi Bina Usaha dan Masyarakat Jasa Konstruksi, Ir. Mustakim Toba, yang juga merupakan penanggung jawab kegiatan BIMTEK kali ini.