Dinilai Tidak Adil, Honorer K2 Desak DPRD Surati Kemenpan Terkait CPNS 2018

Puluhan anggota Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2-I) Bulukumba berunjuk rasa di depan Kantor DPRD Bulukumba

Terkini.id, Bulukumba – Puluhan anggota Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2-I) Bulukumba berunjuk rasa di depan Kantor DPRD Bulukumba, Jumat, 14 September 2018.

Unjuk rasa tersebut sebagai aksi memprotes terkait Permempan No 36 tahun 2018, yang mengatur batasan usia honorer eks kategori 2 sebagai persyaratan CPNS 2018.

Dalam orasinya, pengunjuk rasa menilai syarat tersebut sangat tidak demokratis dan justru mengkebiri hak honorer.

“Aturan tersebut tidak adil, banyak yang justru sudah mengabdi bertahun-tahun namun karena aturan batas usia harapan mereka pupus,” teriak salah seoarang pengunjuk rasa.

Para pengunjuk rasa meminta DPRD Bulukumba agar mendesak pemerintah daerah dan pusat untuk mengahapus aturan tersebut.

Dengan membakar ban bekas, sejumlah pengunjuk rasa yang merupakan honorer K2 ini terus menyuarakan aspirasinya agar aturan tersebut ditiadakan.

Aksi unjuk rasa tidak berlangsung lama setelah pihak DPRD menerima para pendemo di ruang rapat paripurna. Beberapa wakil rakyat yang menerima aspirasi pendemo yakni Ketua DPRD Bulukumba, Andi Hamzah Pangki, Hj Hilmiaty Asip, H Patudangi Azis, H Bactiar Ilham dan beberapa legislator lainnya.

Baca :Mantan Demonstran Serukan Para Honorer Usia di Atas 35 Tahun Turun ke Jalan

Di hadapan anggota DPRD Bulukumba, pengunjuk rasa mendesak agar DPRD memperjuangkan nasib mereka.

“Kami juga akan mendesak pemerintah daerah untuk memberikan solusi terkait hal ini dengan melakukan audiens dengan Kemenpan dalam waktu dekat ini,” ujar Andi Hamzah Pangki Ketua DPRD Bulukumba.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Bulukumba, Andi Ade Ariadi, yang juga hadir hanya menjelaskan regulasi dari pemerintah saja. Namun dirinya mengaku tetap akan menperjuangkan nasib tenaga honorer Bulukumba.

Bahkan ia mengaku telah menyurat ke kementerian terkait dengan polemik penerimaan CPNS oleh honorer K2.

“Kami sudah menyurat ke kementerian. Ini bukan keputusan kami. Ini memang aturan yang dari kementerian, kami hanya menjalankan aturan itu,” katanya.

Jawaban Andi Ade tersebut tidak begitu diterima oleh pengunjuk rasa, menurutnya, jawaban Andi Ade tak memberikan solusi, dan dianggap hanya bersifat normatif.