Masuk

DKI Jakarta Keluarkan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah

Komentar

Terkini.id, Jakarta-  Kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak daerah, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya mengeluarkan kebijakan tersebut.

Untuk meningkatkan terkait administrasi pembayaran pajak daerah agar meningkatnya kesadaran dan kepatuhan dalam hal tertib.

Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah yang diatur dalam surat keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jakarta Nomor 1588 Tahun 2022.

Baca Juga: China Melaporkan Rekor Harian Baru Kasus COVID, Pembatasan Diperketat di Seluruh Negara

Tujuan kebijakan ini sebagai bentuk pemulihan ekonomi nasional setelah bencana wabah Covid-19 di DKI Jakarta, agar percepatan target penerimaan serta stimulus kepada Wajib Pajak.

Berikut Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah:

1) Yang telah melakukan pembayaran Pokok Pajak Daerah atau telah melunasi pokok pajak daerah sampai dengan 15 Desember 2022 akan diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah.

Baca Juga: Beijing Melihat Rekor Kasus COVID-19 Saat Wabah China Meningkat

2)  Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak daerah meliputi jenis pajak seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Reklame, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dan Pajak Air Tanah (PAT).

3)  Penghapusan sanksi administrasi, diberikan atas :

1.Sanksi administrasi berupa bunga yang timbul akibat keterlambatan pembayaran pajak terutang dan/atau setoran masa yang telah melewati jatuh tempo pembayaran untuk jenis :Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Hiburan, PBBKB, BBNKB, BPHTB, PKB, Pajak Reklame, PAT.

2.Sanksi administrasi berupa bunga yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) yang tidak atau kurang dibayar untuk jenis : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Hiburan, PBBKB, BPHTB, Pajak Reklame, PBB-P2, dan, PAT.

Baca Juga: Beberapa Sekolah di Wilayah Beijing Ditutup Karena Kasus COVID-19 Meningkat

3.Sanksi administrasi berupa denda yang timbul akibat keterlambatan pendaftaran untuk jenis ,Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Hiburan, PBBKB, BBNKB, PKB, Pajak Reklame, dan PAT.(Sumber:Suara.com)