NETWORK
“Dinas Pendidikan pukul rata dulu baru dia saring. Harusnya disaring dulu baru dijalankan,” sebutnya.
“Siapa yang tidak setuju (berzakat) bikin surat pernyataan. Kata-kata itu kan secara psikologis mengganggu. Beda itu, kalau dia bilang siapa yang mau berzakat tulis namanya,” sambungnya kemudian.
Sementara, Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Muhyiddin mengatakan dirinya telah mengeluarkan edaran terkait masalah pemotongan 2,5 persen gaji tersebut sejak 2022 lalu.
Ia mengatakan selain mengeluarkan edaran, sosialisasi pun telah digelar.
“Kita sudah edarkan untuk meminta pernyataan, sehingga tidak ada alasan. Dan ini juga sudah lama kita sampaikan,” katanya.
- Tindaklanjuti Keluhan Warga, Komisi C DRPD Makassar Sidak PT Wahyu Pradana Bina Mulia
- Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo Hadiri Jalan Sehat Peringatan 25 Tahun Reformasi
- Anggota DPRD Makassar Budi Hastuti Kunjungi Longwis: Harus Ada Lampu Jalan
- Kunjungan Dapil, Legislator DPRD Makassar Budi Hastuti Cek Kondisi Lorong Wisata
- Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo Jadi Ketua Panitia Jalan Sehat Peringatan 25 Tahun Reformasi
Dia mengatakan bila ada pihak yang sengaja melakukan provokasi terhadap kebijakan ini. Ia pun telah meminta kepada guru-guru yang tidak bersedia dpotong gajinya agar membuat surat pernyataan.
“Di sini pro kontra, makanya ada berapa (yang sepakat dan tidak), kita minta pernyataannya, supaya (yang tidak sepakat) kita hentikan,” jelasnya.
Muhyiddin mengatakan pihaknya akan mempermantap sosialisasi ini ke depan agar tak menimbulkan kesalahpahaman.