DPRD Sulsel Sebut Hutan di Gowa Tinggal 14 Persen

Darmawangsyah Muin. /Nasruddin

Terkini.id — Komisi D DPRD Sulsel menggelar rapat dengar pendapat bersama Balai Pompengan Jeneberang, Dinas Pertambangan dan Walhi Sulsel, Senin 5 Februari 2019.

Rapat tersebut membahas mengenai persoalan banjir yang terjadi di sejumlah daerah di Sulsel. Khususnya di Kabupaten Gowa, Jeneponto dan Makassar.

Komisi D DPRD Sulsel menggelar rapat dengar pendapat bersama Balai Pompengan Jeneberang, Dinas Pertambangan dan Walhi Sulsel, Senin 5 Februari 2019. /Nasruddin

Ketua Komisi D, Darmawangsyah Muin memaparkan hasil rapat tersebut. Menurutnya, ada beberapa faktor terjadinya banjir bandang dan longsir di Kabupaten Gowa, pada 21-22 Januari 2019 lalu.

Yang pertama, faktor cuaca ekstrim yakni hujan deras yang mengakibatkan Bendungan Bili-Bili tidak mampu menampung debit air sehingga pintu bendungan dibuka lebar.

“Biasanya dalam hal biasa aliran air 88 meter kubik per detik. Tetapi pada 21-22 Januari itu sekitar 300 meter kubik per detik,” kata Politisi Partai Gerindra ini.

Faktor kedua, yaitu jebolnya tanggul yang berada di Kecamatan Sungguminasa, sehingga debit air membanjiri pemukiman penduduk yang berada di Sungguminasa dan Pallangga.

Faktor ketiga yaitu, pembalakan liar juga menjadi penyebab terjadinya banjir di Gowa.

“Kita punya data, pembalakan liar itu banyak terjadi untuk ditanami hortikultura, bahkan datanya, hutan di sana itu tinggal 14 persen,” paparnya.

“Balai Pompengan Jeneberang juga mengusulkan agar adanya perda yang mengatur tentang tata ruang. Jadi di sekitaran sungai tidak boleh lagi dibanguni perumahan, villa dan lainnya. Karena itu sangat berbahaya.” pungkasnya.

Rapat dengar pendapat tersebut, bakal kembali digelar, untuk mendalami persoalan banjir bandang dan longsor yang terjadi di Sulsel.

Berita Terkait
Komentar
Terkini
Sulsel

Pemprov Genjot Reformasi Birokrasi di Sulsel

Terkini.id -- Memperkuat reformasi birokrasi dan memperbaiki manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan wujud reformasi birokrasi yang akan menjadi pondasi penting bagi pengembangan birokrasi