Ini dua alat bukti korupsi BPKAD Makassar

kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Kombes Pol Dicky Sondani

Terkini.id , Makassar – Jajaran Polda Sulsel membeberkan dua alat bukti atas penetapan tersangka Kepala BPKAD Makassar, Erwin S Haija. Polda Sulsel tak ingin disebut sebagai penghambat atas pemerintahan Danny Pomanto.

Dua alat bukti itu adalah Perda nomor 10 tahun 2016 dan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD 2017 untuk BPKAD Makassar. Dua alat bukti itu sudah cukup untuk menyeret tersangka ke pengadilan.

Kepala Bidang Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Dicky Sondani mengatakan, tidak ada kriminalisasi dari kasus itu. Dia mengatakan, kasus itu murni untuk penegakan hukum terkait tindak pidana di BPKAD.

“Alat bukti sudah cukup dengan pertimbangan penyidik berdasarlan syarat objektif dan subjektif,” jelas dia.

Dia mengatakan, seluruh dokumen telah disita oleh penyidik. Sehingga, penyitaan itu tidak memiliki kaitan apapun terhadap proses penyelenggaraan negara.

Menarik untuk Anda:

Polda Sulsel juga menyarankan kepada Pemkot Makassar untuk segera menonaktifkan tersangka dari jabatannya. Menurut dia, aturan itu tertuang dalam Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara.

“Pada pasal 8 berbunyi jika PNS diberhentikan sementara apabila dia ditahan sebagai tersangka tindak pidana,” jelas Dicky.

Konten Bersponsor

Mungkin Anda Suka

Lois Community Ingin Danny Pomanto-Fatmawati Pimpin Makassar

Heboh Video TikTok Pernikahan Sesama Besan, Ini Hukumnya Kata Ustaz

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar