Dua PR untuk kinerja MA sepanjang 2017

Terkini.id, Makassar – Komisi Yudisial (KY) mengapresiasi capaian kinerja yang telah dilakukan Ketua Mahkamah Agung (MA) sepanjang tahun 2017.

Juru Bicara KY, Farid Wajdi mengatakan, prestasi MA harus dapat mengembalikan kepercayaan publik, khususnya para pencari keadilan.

Menurutnya, menjaga integritas dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang menjadi dua fokus pekerjaan rumah (PR) bagi MA untuk mengembalikan kepercayaan publik.

“Tunggakan perkara pada 2017 paling rendah sepanjang sejarah MA, yaitu 1.388 perkara,” kata Farid melalui keterangan resminya Jumat 3 Maret 2108.

Dikatakan Farid, integritas merupakan modal dasar untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum dan keadilan.

Menarik untuk Anda:

“Seorang hakim sebagai wakil Tuhan sudah selayaknya menjaga integritas, etika dan perilakunya, serta memegang teguh Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. KY yakin, MA memiliki komitmen yang sama untuk mencapai tujuan tersebut,” ungkapnya.

Selain itu, kata Farid, sikap tegas MA dalam melakukan pembersihan merupakan langkah konkret.

KY sebagai pengawas eksternal berharap langkah pembersihan itu dilakukan pula dengan menindaklanjuti rekomendasi sanksi yang diberikan KY.

“Langkah pembinaan perlu terus dilakukan MA agar para hakim senantiasa terjaga integritasnya,” kata Farid.

Sepanjang tahun 2017, KY merekomendasikan penjatuhan sanksi kepada 58 orang hakim yang dinyatakan terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Namun, tidak semua rekomendasi sanksi ini langsung ditindaklanjuti dengan beberapa alasan seperti terkait teknis yudisial dengan catatan, perlu dibicarakan oleh Tim Penghubung KY, atau bahkan meminta KY untuk mengusulkan pemeriksaan bersama.

Hal ini, tentu perlu ada usaha kesepakatan MA dan KY untuk serius menyelesaikan persoalan tafsir teknis yudisial dengan perilaku tersebut.

“Jangan sampai persoalan tafsir ini menjadi penghalang komitmen bersama mewujudkan lembaga peradilan berintegritas,” terang Farid

Selain berkompeten, hakim yang berintegritas dan beretika dipastikan akan menghasilkan putusan yang berkualitas.

MA telah menerapkan sistem akreditasi untuk empat lingkungan badan peradilan. Namun, peningkatan pelayanan dan kenyamanan ini jangan mengurangi, bahkan menghilangkan tujuan para pencari keadilan untuk mendapatkan kepastian hukum.

Peningkatan tidak hanya sebatas perubahan sarana dan fasilitas, tetapi justru perubahan yang benar-benar menyentuh masalah dasar dan memiliki dampak bagi pencari keadilan.

Jangan pula sertifikasi-akreditasi berdampak pada perilaku pimpinan peradilan untuk melakukan potensi menyimpang.

Para pimpinan pengadilan tersandera harus melakukan akreditasi, padahal tidak ada biaya untuk melaksanakan sehingga mencari dari sumber yang tidak jelas.

Keadaan yang demikian adalah potensi yang mendorong pimpinan peradilan melakukan penyalahgunaan jabatan.

“Oleh karena itu, sudah semestinya pembenahan terus dilakukan. Kesungguhan, komitmen dan keterbukaan menjadi kunci penting,”

Konten Bersponsor

Mungkin Anda Suka

Gubernur DKI Jakarta Anies Akan Diperiksa Polisi Hari Ini

Habib Rizieq Tiba Pagi Ini, Simak Intruksi Menteri Mahfud MD ke Polisi

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar