Dugaan Anggaran Perjalanan Fiktif, Gubernur Minta Segera Dikembalikan Sebelum Diproses Hukum

Terkini.id — Gubernur Sulsel Prof Nurdin Abdullah meminta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sulsel yang diduga terlibat dalam kasus anggaran perjalan fiktif untuk segera mengembalikan uang tersebut di Kas Daerah (Kasda).

Sebab jika hal tersebut tidak dikembalikan, maka akan dilimpahkan ke penegak hukum.

“Soal hasil audit Inspektorat, sedapat mungkin semua temuan-temuan itu dikembalikan, daripada dilanjutkan ke pidana, itu lebih arif,” kata Nurdin Abdullah, di Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Perintis Kemerdekaan Makassar, Rabu 3 Juli 2019.

Baca Juga: Jadi Prioritas Gubernur, Jalan Tun Abdul Razak Gowa Mulai Dikerjakan...

Menurutnya, berdasarkan rekomendasi Koordinator dan Supervisor Pencegahan (Korsupgah) Wilayah II KPK RI, ada enam OPD yang diduga menggunakan anggaran fiktif.

Enman OPD yang dimaksud adalah, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Bina Marga, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, dan Sekretariat DPRD Sulsel.

Baca Juga: Mentan Buka Pra Penas 2022, Sekprov Perkenalkan Program Mandiri Benih

“Tadi Korsupgah KPK, katanya ada tambahan tiga lagi. Tapi belum disampaikan, yang jelas ini masih pendalaman terus,” beber Mantan Bupati Bantaeng dua periode ini.

Nurdin menyampaikan bahwa di mata KPK, Sulsel dianggap mengalami kemajuan dalam hal kekompakan untuk berubah. “Artinya kita ingin merubah sistem untuk menghindari kebocoran anggaran kita,” pungkasnyan.

Sebelumnya, Ketua Tim Supervisi Pencegahan Korwil VIII Sulawesi Selatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Adliansyah Malik Nasution meminta Inspektorat Sulsel untuk mengusut dugaan anggaran perjalanan fiktif di lingkup Pemprov Sulsel.

Baca Juga: Mentan Buka Pra Penas 2022, Sekprov Perkenalkan Program Mandiri Benih

Menurutnya, ada enam OPD Lingkup Pemprov yang diduga memanfaatkan perjalanan dinas fiktif yakni, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Bina Marga, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, dan Sekretariat DPRD Sulsel.

“Kemarin sudah ada rekomendasi untuk Dinas Perhubungan dan adanya perjalanan dinas fiktif di Biro Umum, termasuk ada beberapa SKPD yang laporannya sedang dibuat,” beber Adlinsyah M Nasution, di Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Perintis Kemerdekaan Makassar, Senin 1 Juli 2019.

Tak hanya enam OPD, KPK juga menyarankan proses pemeriksaan juga dilakukan di semua OPD. Seperti diketahui ada sekitar 59 OPD mulai dari dinas, badan hingga biro di lingkup Pemprov Sulsel.

“Ada informasi, ada pengaduan yang masuk ke KPK sehingga pada akhirnya kita merekomendasikan. Malah kita menyarankan, bisa lebih banyak, bukan cuma 6 SKPD, termasuk di Dewan. Dewan itu ada Sekwan, beda yah Dewan sama Sekwan,” pungkasnya.

Bagikan