Duh, Masih Banyak Perusahaan di Sulsel Larang Pegawai Wanita Pakai Hijab

Hijab
Ilustrasi pegawai mengenakan hijab. (Foto: detik)

Terkini.id, Makassar – Beberapa perusahaan yang beroperasi di Sulawesi Selatan (Sulsel) diketahui menerapkan peraturan larangan mengenakan hijab di tempat kerja, termasuk dalam proses rekrutment. Peraturan tersebut termaktub baik secara tertulis maupun tidak tertulis.

Berdasarkan laporan masyarakat, beberapa perusahaan/pengusaha menambahkan aturan tentang larangan berhijab/berjilbab bagi pekerja wanita. Hal itu dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum.

Aturan tersebut adalah bentuk diskriminasi terhadap pekerja atas dasar agama. Perlakuan itu tentunya melanggar Undang-Undang (UU) pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Pasal 5 dalam UU Ketenagakerjaan tersebut berbunyi, setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.

Sementara Pasal 6 berbunyi, setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.

Masih berkaitan dengan diskriminasi di tempat kerja, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan laporan masyarakat telah melakukan panggilan klarifikasi ke beberapa Perusahaan di Sulsel yang setelah dilakukan pendalaman terbukti melarang terkait larangan berhijab di lokasi kerja. Namun dalam implementasinya, banyak yang tidak mematuhi peraturan tersebut.

“Larangan menggunakan jilbab saat bekerja banyak terjadi di berbagai tempat kerja, hal tersebut merupakan pelanggaran HAK memeluk agama karena menggunakan jilbab merupakan kewajiban perempuan muslim,” ungkap Siska Dwi Manda Sari Sosiolog Universitas Airlangga kepada Media, Jumat, 21 Juni 2019.

Banyaknya para pekerja perempuan berjilbab yang rela menanggalkan jilbabnya hanya untuk dapat bekerja atau untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, kata dia, sebenarnya telah mengalami diskriminasi dan pelanggaran dalam HAM.

“Tidak sedikit juga para pekerja perempuan tersebut resign atau dimutasi dari perusahaan, karena konsisten dengan jilbab yang dipakainya,” sambungnya.

Tanggapan Pakar Hukum

Hijab
Wanita berhijab. (Foto: merdeka)

Sementara itu, menurut Pakar Hukum Universitas Negeri Makassar (UNM) Dr Herman mengatakan, konstitusi (baca UUD 45) pasal 28A sampai dgn 28j jelas memberikan jaminan atas hal ini.

“Serta peraturan atau UU organik (pelaksanaan) konstitusi dalam UU (ratifikasi atas hak ekonomi sosial dan budaya dan ekonomi sosial politik) secara tegas menjamin hak tersebut,” ujar Herman.

“Perusahaan sebagai bagian dari badan hukum bisnis tidak memiliki kewenangan dalam terminologi hukum publik untum melarang jilbab,” tegasnya.

Dr Herman memambahkan, pelarangan ini bertentangan dengan rechtsidee atau cita hukum Indonesia sebagaimana dalam Sila I Pancasila, konstitusi sebagaimana dalam UUD 1945, dan peraturan organik lainnya dibawah UUD, terutama UU yang terkait dengan perlindungan atas HAM.

“Peran negara dalam hal to protect (perlindungan), to fullfill (pemenuhan), to promote (mempromosikan) adalah wajib secara hukum untuk mencegah tindakan perusahaan privat ini melarang para pegawainya memakai jilbab,” pungkasnya.

Berita Terkait
Komentar
Terkini