Masuk

Fabby Tumiwa Sebut Kenaikan Harga BBM Nonsubsidi Sudah Tepat: Wajar, Perubahan Nilai Tukar Rupiah!

Komentar

Terkini.id, Jakarta – Keputusan PT Pertamina (Persero) untuk menyesuaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi dinilai wajar dilakukan di tengah lonjakan harga minyak mentah dunia.

Di mana hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa.

Menurutnya, hal tersebut tepat dilakukan di tengah terus melonjaknya harga minyak dunia yang diiringi dengan terdepresiasinya nilai tukar rupiah hingga menyentuh angka Rp15 ribu per dolar AS.

Baca Juga: QR Code MyPertamina Khusus Solar Subsidi Resmi Diberlakukan di 11 Kota

“Menurut saya untuk penyesuaian harga BBM yang tidak disubsidi itu wajar untuk dilakukan mengingat biaya pengadaanya harus bisa dibayarkan dengan harga tersebut,” tuturnya.

Lanjut “dan kalau kita lihat biaya untuk pengadaan BBM, artinya pengadaan BBM, biaya sampai ke pompa bensin itu mengalami kenaikan seiring dengan kenaikan harga minyak dunia, itu satu dan kita tahu juga terjadi perubahan nilai tukar rupiah yang dalam satu bulan terakhir,” ujar Faby.

Faby mengatakan, karena harga bahan bakar tersebut tidak disubsidi pemerintah selain solar dan Pertalite, maka wajar kalau Pertamina menaikan harga.

Baca Juga: BBM Naik Lagi! Cek Daftar Harga BBM Terkini Untuk Wilayah Sulawesi Selatan

Pasalnya, jika Pertamina tidak menaikan harga, artinya nanti terjadi kerugian dari penyediaan BBM dan kerugian itu ditanggung oleh Pertamina.

“Kalau Pertamina rugi karena tidak menyesuaikan harga BBM, di mana kewenangan itu ada pada Pertamina sendiri, maka nanti bisa disebutkan sebagai kerugian negara,” ujarnya. 

Maka dari itu, Faby menilai harga pengadaan BBM, harga minyak dunia, kemudian dari aspek corporate governance atau tata kelola korporasi sesuai dengan aturan yang berlaku maka penyesuaian harga tersebut adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh Pertamina.

Karena kalau tidak disesuaikan, nanti ada kerugian karena kerugian BUMN bisa dianggap sebagai kerugian negara dan itu artinya direksi tidak melaksanakan tugas yang sepatutnya dan ini justru berbahaya untuk Pertamina.

Baca Juga: 50.000 Buruh Demo Hari Ini di Depan Istana Akan Suarakan 6 Tuntutan

“Tidak bagus juga buat pemerintah karena kalau nanti terjadi kerugian Pertamina yang bisa berdampak pada kinerja finansialnya kan ujung-ujungnya jadi beban negara juga, dan itu juga beban rakyat, padahal BBM yang tadi disebutkan dikonsumsi oleh masyarakat mampu sebenarnya,” tutupnya.