Fakta Asep Subahan, Lurah yang Terbitkan e-KTP untuk Buron-Koruptor Djoko Tjandra

Lurah Grogol Selatan Asep Subahan.(suara.com)

Terkini.id, Jakarta – Asep Subahan, Lurah Grogol Selatan, Asep Subahan, menjadi perhatian berbagai pihak lantaran menjadi orang yang ikut berperan menerbitkan e-KTP utuk buronan Kejaksaan Agung, Djoko Tjandra.

e-KTP yang baru itulah yang digunakan oleh Djoko Tjandra untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) atas kasusnya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

DPR RI pun menjadwalkan untuk memanggil Lurah Grogol Selatan tersebut.

Kepala wartawan, Asep Subahan menjelaskan bagaimana kronologi seorang buron Kejaksaan Tinggi bisa ‘lolos’ untuk mengurus KTP tanpa teridentifikasi.

Asep Antar Djoko Tjandra ke Dukcapil

Mengutip dari CNN, Asep Subahan mengakui sempat mengantar Djoko Tjandra ke Suku Dinas Kependudukan Catatan Sipil Jakarta Selatan, saat membuat kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) pada 8 Juni 2020 lalu.

Menarik untuk Anda:

E-KTP tersebut yang kemudian digunakan Djoko untuk pengajuan gugatan Peninjauan Kembali (PK) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Asep menjelaskan saat itu, kedatangan Djoko ke Kantor Lurah Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan bukan untuk membuat e-KTP, melainkan perekaman ulang untuk e-KTP.

“Karena (KTP) dia belum terekam, akhirnya kan kita cari informasi ke petugas operator karena domain KTP ini adalah domain Dukcapil, jadi lurah hanya mengarahkan warga ke sana,” kata Asep.

Asep menjelaskan perekaman e-KTP untuk Djoko tersebut dibuat karena buronan Kejaksaan Agung itu sebelumnya telah memiliki KTP lama yang masih tercatat sebagai warga Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Asep mengungkapkan, Djoko datang untuk kembali memperbarui KTP lama miliknya menjadi e-KTP. Namun demikian, Asep mengaku tak mengetahui detail alasan perekaman e-KTP tersebut.

“Pak Djoko punya KTP belum elektronik, masih nomor induk penduduk lama, tetapi itu masih berlaku, masih aktif,” kata Asep.

Namun, Asep tak mengetahui persis batas masa aktif KTP lama milik Djoko tersebut. Ia tak bertanya soal itu kepada Djoko.

“Enggak inget saya [batas masa aktif KTP lama Djoko Tjandra]. Enggak terlalu merhatiin,” imbuhnya.

Asep menambahkan, saat perekaman e-KTP tersebut, Djoko datang bersama tim kuasa hukumnya yaitu Anita, beserta satu orang lain yang dia tak kenal. Menurut dia, Djoko datang sekitar pukul 08.00 WIB, Senin 8 Juni 2020.

“Saya awal berhubungan itu dengan Bu Anita. Yang menunjukkan surat kuasa dari Pak Djoko. Jadi enggak mungkin kan, secara hitungan kita, karena dikuasakan Bu Anita ya harus mendampingi,” kata dia lagi.

Kepala Suku Dinas Kependudukan Catatan Sipil Jakarta Selatan Abdul Haris juga mengungkapkan bahwa Asep Subahan sempat mengantar Djoko Tjandra ke lokasi pembuatan e-KTP. Haris mengatakan Djoko dan pengacaranya memang mendatangi Asep sebelum membuat e-KTP.

Menurut Haris, hal itu merupakan hal yang wajar mengingat masyarakat pada umumnya masih belum mengetahui proses pembuatan e-KTP dan mendatangi lurah untuk bertanya.

“Masyarakat umum itu kan tahunya kalau KTP itu urusan lurah, tanda tangan lruah, itu masyarakat. Karena Pak Djoko itu punya KTP yang masih tanda tangan lurah kan,” ungkap Haris.

“Nah, pada saat datang ke ruang lurah, lurah kan pelayan publik, ditanya-tanya, terus kasih tahu silakan ke petugas Dukcapil. Diantar ke ruang Dukcapil, ketemu PJLP (penyedia jasa lainnya orang perorangan) setelah itu lurah tinggal lagi,” lanjutnya.

Ngaku Tidak Ada Peringatan di Sistem

Bagaimana pemerintah bisa menerbitkan e-KTP untuk buron koruptor?

Asep menyebut, berdasarkan sistem Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Grogol Selatan, tidak ada peringatan untuk melarang Djoko Tjandra membuat e-KTP.

“Di dalam sistem kita memang tidak terbaca orang ini DPO, terpidana, atau pun buronan lah. Jadi tidak ada peringatan KTP ini jangan diproses,” kata Asep saat ditemui di Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Senin 6 Juli 2020 dikutip dari tribunnews.

Saat pembuatan e-KTP, Djoko Tjandra tidak mengisi formulir apa pun karena namanya masih tercatat sebagai warga Grogol Selatan.

“Tidak ada satu formulir pun yang diisi oleh Pak Djoko Tjandra karena memang datanya sudah ada di sistem. Itu yang perlu saya garis bawahi. Jadi prosesnya perekaman wajah, terus sidik hari, kemudian tandatangan,” ujar Asep.

Ia pun mengaku tidak mengetahui Djoko Tjandra merupakan buronan kelas kakap.

Asep menganggap pria yang ditemuinya itu hanya warga biasa dan tidak memiliki masalah hukum.

“Tidak tahu kita, tahunya belakangan ini saja pas sudah ramai,” tutur Asep.

“Kami beranggapan dia warga biasa yang membutuhkan pelayanan, ya kami layani. Jadi tidak ada istilahnya kita mengistimewakan dia,” tambahnya.

Konten Bersponsor

Mungkin Anda Suka

Fotonya Viral usai Disebar Korban, Pelaku Pemerkosaan Ini Ditangkap Polisi

Survei: Masyarakat Percaya Jokowi Bisa Bebaskan Indonesia dari Krisis

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar