Kasus Suap Bupati Bogor Ade Yasin, Apa Saja Fakta Terkuak?

Terkini.id, JakartaBupati Bogor Ade Yasin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengurusan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor.

Ketika Ade dimintai tanggapan terkait keterlibatan dirinya dalam kasus dugaan suap ini, politikus PPP itu menyatakan bahwa kasus yang menjeratnya ini bukan salah dirinya melainkan perbuatan anak buahnya, dirinya dipaksa bertanggung jawab.

“Ya saya dipaksa bertanggung jawab terhadap perbuatan anak buah saya. Sebagai pemimpin saya harus siap bertanggung jawab,” ucap Ade Yasin saat sebelum memasuki mobil tahanan di Gedung KPK pada Kamis hari ini 28 April 2022.

Baca Juga: Kepemimpinan Gubernur Andi Sudirman, Bawa Sulsel Naik Signifikan nilai MCP...

Melansir dari TEMPO.CO, Berikut beberapa fakta seputar kasus yang tengah menjerat adik kandung mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin yang juga pernah ditangkap KPK itu:

1. Ade Yasin Diduga Mendandani Aggaran Agar Mendapat Opini WTP

Baca Juga: PAKU Integritas Pembekalan Penguatan Anti Korupsi dari KPK, Ada Pesan...

KPK sebut dugaan suap yang dilakukan oleh Ade Yasin agar Pemerintah Kabupaten bisa kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP. Predikat ini merupakan predikat yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terhadap anggaran pemerintah daerah.

“AY selaku Bupati Kabupaten Bogor periode 2018-2023 berkeinginan agar Pemerintah Kabupaten Bogor kembali mendapatkan predikat WTP untuk TA 2021 dari BPK Perwakilan Jawa Barat,” ucap Ketua KPK Firli Bahuri saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis dini hari.

KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengurusan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat Tahun Anggaran 2021.

Baca Juga: PAKU Integritas Pembekalan Penguatan Anti Korupsi dari KPK, Ada Pesan...

Sebagai pemberi, yakni Bupati Bogor Ade Yasin, Sekretaris Dinas Kabupaten Bogor Maulana Adam, Kasubid Kas Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor Ihsan Ayatullah, dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor Rizki Taufik.

Sedangkan empat tersangka penerima suap, yaitu pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat/Kasub Auditorat Jabar III/Pengendali Teknis Anthon Merdiansyah, pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Ketua Tim Audit Interim Kabupaten Bogor Arko Mulawan, pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/pemeriksa Hendra Nur Rahmatullah Karwita, dan pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/pemeriksa Gerri Ginajar Trie Rahmatullah.

Kasus ini bermula ketika BPK Perwakilan Jawa Barat menugaskan Tim Pemeriksa untuk melakukan audit pemeriksaan interim (pendahuluan) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2021 Pemkab Bogor.

Tim Pemeriksa yang terdiri dari Anthon Merdiansyah, Arko Mulawan, Hendra Nur Rahmatullah Karwita, Gerri Ginajar Trie Rahmatullah dan Winda Rizmayani ditugaskan sepenuhnya mengaudit berbagai pelaksanaan proyek diantaranya pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor.

“Sekitar Januari 2022, diduga ada kesepakatan pemberian sejumlah uang antara Hendra Nur Rahmatullah Karwita dengan Ihsan Ayatullah dan Maulana Adam dengan tujuan mengkondisikan susunan Tim Audit Interim,” Firli memaparkan.

Ade Yasin menerima bocoran dari Ihsan Ayatullah, yang menyebut laporan keuangan Pemkab Bogor jelek dan jika diaudit BPK Perwakilan Jawa Barat akan berakibat opini disclaimer. Selanjutnya Ade Yasin merespon dengan mengatakan “diusahakan agar WTP”.

Sebagai realisasi kesepakatan, Ihsan Ayatullah dan Maulana Adam diduga memberikan uang sejumlah sekitar Rp100 juta dalam bentuk tunai kepada Anthon Merdiansyah di salah satu tempat di Bandung. Anthon Merdiansyah kemudian mengatur susunan Tim sesuai dengan permintaan Ihsan Ayatullah, di mana nantinya obyek audit hanya untuk SKPD tertentu.

2. Proyek Jalan Kandang Roda-Pakan Sari

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, tim audit BPK menemukan fakta di Dinas PUPR ada proyek Jalan Kandang Roda-Pakan Sari yang pelaksanaannya diduga tidak sesuai dengan kontrak.

“Nilai proyek Rp 94,6 miliar,” beber Firli.

Selama proses audit, KPK menduga ada beberapa kali pemberian uang kembali oleh Ade Yasin melalui Ihsan Ayatullah dan Maulana Adam pada Tim Pemeriksa, di antaranya dalam bentuk uang mingguan dengan besaran minimal Rp10 juta hingga total selama pemeriksaan telah diberikan sekitar sejumlah Rp1,9 miliar.

Dalam catatan Tempo, DPRD Kabupaten Bogor mengkritik pembangunan proyek Jalan Kandang Roda sampai Pakansari atau yang dikenal dengan proyek Cibinong Beautification City.

“Kualitas banyak kurangnya, kabel listrik berserakan di jalan dan ini membahayakan warga yang melintas. Kalau kesetrum gimana?” kata Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Sumanto pada Selasa, 12 April 2022.

Sebelumnya, Rudy telah melakukan inspeksi mendadak di proyek tersebut. Dia mendapat laporan dari Kepala Desa Cijujung jika di proyek tersebut masih minim penerangan jalan. Begitu pula tidak ada rambu yang menandai jalur lambat dan jalur cepat sehingga kerap terjadi kecelakaan.

“Hingga menyebabkan tujuh nyawa melayang,” kata Rudy.

Rudy yang datang bersama wakil dan anggota komisi III DPRD, menyebut proyek dengan anggaran ratusan miliar rupiah itu juga sudah mengalami kerusakan, padahal belum lama diresmikan.

“Terlihat di area taman sepanjang jalur pedestrian Sentul – Kandang Roda dan Kandang Roda-Pakansari, banyak area taman yang tidak selesai dibangun. Salah satunya, Kubah Tugu Pancakarsa yang sampai sekarang dibiarkan tidak terbangun,” ujar Rudy.

3. Kronologi Penangkapan Ade Yasin

Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang diterangkan Firli, merupakan tindak lanjut laporan masyarakat dugaan adanya pemberian uang dari Bupati Bogor melalui orang kepercayaannya kepada anggota tim audit BPK Perwakilan Jawa Barat.

Pada Selasa pagi, 26 April 2022, tim KPK menuju ke salah satu hotel di Bogor untuk menciduk penerima suap. Namun ternyata mereka pulang ke Bandung, Jawa Barat, setelah menerima uang.

“Sehingga KPK membagi dua tim di mana sau tim, di antaranya bergerak menuju Bandung untuk menangkap para pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat beserta barang bukti uang yang ada padanya,” papar Firli.

Dalam operasi itu, tim menangkap empat pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat yang saat itu sedang berada kediamannya masing-masing di Bandung pada Selasa malam, 26 April 2022. Pada saat itu juga mereka dibawa tim KPK menuju gedung Merah Putih KPK di Jakarta.

Bersamaan dengan penangkapan di Bandung, pada Rabu pagi, 27 April 2022, tim KPK lain menangkap Bupati Bogor di rumahnya, dan pejabat ASN Pemkab Bogor di rumah tempat tinggal masing-masing di Cibinong, Kabupaten Bogor. Mereka juga dibawa KPK ke Jakarta.

Dalam kegiatan tangkap tangan ini KPK menyita bukti uang dalam pecahan rupiah dengan total Rp1,024 miliar, yang terdiri dari uang tunai sebesar Rp570 juta dan uang yang ada pada rekening bank dengan jumlah sekitar Rp454 juta.

Setelah pengumpulan berbagai informasi dan data terkait dugaan tindak pidana korupsi itu, KPK selanjutnya melakukan penyelidikan dan menemukan bukti permulaan yang cukup, yang kemudian meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan dengan mengumumkan tersangka. Dari 12 yang ditangkap, KPK menetapkan delapan tersangka, termasuk Ade Yasin selaku pemberi suap.

4. Ade Yasin Mengaku Inisiatif Anak Buah

Ade Yasin buka-bukaan perihal kasus yang menjerat dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus suap.

Dirinya mengaku dipaksa bertanggung jawab atas perbuatan anak buahnya dalam kasus tersebut.

“Ya, saya dipaksa untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan anak buah saya. Sebagai pemimpin saya harus siap bertanggung jawab,” ujar Ade Yasin di Gedung KPK, Jakarta, Kamis pagi, sebelum memasuki mobil tahanan.

Ia mengaku tidak pernah memerintahkan anak buahnya untuk menyuap Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat.

“Itu ada inisiatif dari mereka, jadi ini namanya IMB ya, inisiatif membawa bencana,” Ade Yasin menambahkan.

 

 

 

 

Bagikan