Judas Amir berpeluang tak didiskualifikasi setelah penjelasan resmi Kemendagri ini

Judas Amir

Terkini.id, Makassar – Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otoda) Soni Sumarsono, menegaskan mutasi yang dilakukan calon wali kota Palopo, HM Judas Amir, tidak melanggara aturan.

Sebelumnya, keputusan mutasi yang dilakukan Calon Wali Kota Petahana itu, dianggap pelanggaran oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Palopo, dan membuat Judas terancam didiskualifikasi dari proses pilwalkot.

Sesuai surat No: 820/3636/OTDA perihal penjelasan mutasi tertanggal 18 April 2018, pada poin 3 dari 4 poin, disebutkan bahwa dalam hal terjadi kekosongan pejabat di lingkungan pemerintah Kota Palopo yang disebabkan karena terdapat  pejabat yang pensiun, mengundurkan diri dan alasan lain maka penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) tidak harus mendapat persetujuan tertuis dari Menteri Dalam Negeri.

Dengan demikian, tidak bertentangan dengan peraturan perundangan undangan.

Sehingga, Wali kota dibolehkan mengangkat pelaksana tugas tanpa persetujuan Mendagri. Sehingga, dalam kasus mutasi di Palopo, apa yang dilakukan wali kota tidak melanggar aturan perundang- undangan.

Menarik untuk Anda:

Surat tersebut juga ditembuskan ke Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan untuk menyampaikan hal ini kepada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Palopo dan melaporkan pelaksanaannya kepada Menteri Dalam Negeri.

Di mana, hal ini yang harusnya dijadikan dasar Panwaslu Palopo sebagai dasar dalam mengambil keputusan.

Sebelumnya, pada Selasa 17 April 2018 lalu, Panwaslu Palopo memutuskan Judas Amir melanggar pasal 71 ayat 2 UU No 10 tahun 2016.

Di mana Ketua Panwaslu Palopo, Syarifuddjn Djalal menyatakan Calon Wali Kota nomor urut 1 atas nama HM Judas Amir, dinyatakan melanggar dan  pihaknya mengambil keputusan tersebut  berdasarkan keterangan saksi dan tim ahli.

Keputusan itu sendiri diambil Ketua Panwas dan mengabaikan surat dan keterangan dari mendagri karena mepetnya waktu, sebingga sebelum Mendagri mengeluarkan putusan apakah mutasi tersebut melanggar, Djalal, sudah mengeluarkan pernyataan di media bahwa apa yang dilakukan HM. Judas Amir itu adalah  melanggar pasal 71 ayat 2 UU No 10 tahun 2016.

Konten Bersponsor

Mungkin Anda Suka

PDIP Makassar Massif Sosialisasi Dilan Hingga RT/RW

Tancap Gas, Gerindra Perkenalkan Fatmawati Rusdi Dari Rumah ke Rumah

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar