Fraksi PDIP Sulsel Anggap Hak Angket Belum Perlu Dilakukan

Sekretaris PDIP Sulsel Rudy Pieter Goni

Terkini.id — Wacana hak angket yang dilakukan oleh DPRD Sulsel terhadap kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman Sulaiman terus bergulir.

25 dari 85 anggota dewan dari 9 fraksi sudah menandatangani persetujuan hak angket. Hanya Fraksi PDIP yang menolak melakukan hak angket.

Anggota Fraksi PDIP Sulsel, Rudy Pieter Goni menganggap bahwa fraksinya merasa belum perlu melakukan hak angket untuk saat ini.

“Persoalannya masih bisa dibicarakan secara baik-baik antara legislatif dan eksekutif,” ujar Rudy Pieter Goni, melalui sambungan telepon, Minggu 19 Mei 2019.

Menurutnya, pandangan PDIP, hak angket adalah hak anggota DPRD. Sebuah hak untuk melakukan penyelidikan yang dimiliki oleh DPRD, tentang memutuskan bahwa pelaksanaan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

“Selama ini eksekutif dan legislatif di Sulsel mampu menyelesaikan semua persoalan dan dinamika dengan baik. Perlu dipikirkan dengan matang kebaikan dan hal lain dalam melaksanakan hak angket ini. Walau kami juga memahami perasaan teman-teman DPRD Sulsel, tentu untuk kebaikan, pasti itu. Tapi mari tunda penggunaan hak angket . Kita gunakan jalur rapat rapat Koordinasi, mulai komisi maupun rapat pimpinan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Sulsel, Moh Roem mengatakan, wacana hak angket muncul, karena mayoritas anggota dewan menyoroti dua persoalan serius yang terjadi di lingkup Pemprov Sulsel.

“Persoalan pertama realisasi anggaran dan yang kedua terkait dengan SK mutasi yang dibekukan oleh Kemendagri,” kata Roem ditemui di ruang kerjanya.

Namun yang paling disoroti dewan adalah mutasi pelantikan 193 pejabat Eselon III dan Eselon IV, yang dilakukan oleh Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, baru-baru ini.

Menurut Roem, persoalan tersebut menimbulkan ketidakpastian terhadap posisi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga berdampak pada pelayanan mandek.

“Tapi saya minta agar anggota memikirkan lagi, apakah akan melakukan hak angket atau tidak. Yang pasti kita semua berharap tidak terulang lagi di kemudian hari,” pungkasnya.

Hak Angket Memenuhi Syarat Tahap Pertama

Sebanyak 25 dari 85 anggota dewan dari 7 fraksi menandatangani petisi persetujuan hak angket DPRD Sulsel.

Wakil Ketua DPRD Sulsel, Syaharuddin Alrif mengatakan, berdasarkan peraturan DPRD Sulsel nomor : 1 tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD, pasal 60 huruf b, hak angket diusulkan oleh paling sedikit 15 orang anggota dewan dan lebih dari satu fraksi.

“Sudah 25 orang anggota yang menandatangani dari 7 fraksi. Artinya sudah memenuhi syarat tahap pertama. Dan sudah diusulkan ke pimpinan,” jelas Syaharuddin Alrif ditemui di ruang kerjanya, Selasa 14 Mei 2019.

Setelah memenuhi syarat tahap pertama, usulan hak angket akan dibahas lebih jauh pada rapat paripurna, namun sampai saat ini DPRD belum mengusulkan jadwal paripurna.

“Apabila usulan ini disetujui paling sedikit ¾ atau 64 anggota dewan. Pimpinan akan mengajukan permintaan keterangan kepada gubernur paling lambat 7 hari kerja,” ujar Sekretaris DPW NasDem Sulsel ini.

Sahar sapaan akrab Syahruddin Alrif menambahkan, pasal 65, dalam melakukan penyelidikan dapat memanggil pejabat pemerintah, badan hukum dan masyarakat yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan dan meminta menunjukkan surat dan dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.

“Pejabat pemerintah daerah yang tidak memenuhi panggilan sebanyak tiga kali berturut-turut, dapat dilakukan pemanggilan paksa dengan menggunakan bantuan kepolisian,” pungkasnya.

Berita Terkait