Fraksi PKS Desak Kenaikan Harga BBM Dibatalkan

Terkini.id, Makassar–  Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Mulyanto, Anggota Komisi VII dari Fraksi PKS, mendesak pemerintah mencabut kebijakan terkait kenaikan harga BBM bersubsidi. 

Menurutnya, harga minyak dunia turun hingga USD 80 perbalel. Mulyanto mengatakan angka tersebut berada jauh di bawah besaran asumsi makro harga ICP alias harga patokan minyak mentah di Indonesia. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  (APBN) Perubahan 2022, kata dia, harga ICP sebesar USD 100 per barel.

“Dengan penurunan harga minyak dunia ini maka alasan Pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi jadi tidak relevan dan sulit dinalar logika masyarakat,” kata Mulyanto dalam keterangannya, Kamis, 8 September 2022, seperti dilansir TEMPO.CO.

Karenanya, Mulyanto meminta pemerintah segera mengkaji ulang kebijakan menaikkan harga BBM. Dia mengatakan pemerintah tidak pantas menaikkan harga BBM bersubsidi ketika patokan harga pokok produksi (HPP) terus turun.”Logika kenaikan harga BBM bersubsidi karena melambungnya harga minyak dunia, makin tidak mendapat pembenaran,” ujarnya.

• Amerika hingga Malaysia disebut sudah turunkan harga BBM

Mulyanto menjelaskan, sejak Juni 2022 sampai hari ini, data harga minyak dunia di oilprice.com terus merosot mendekati angka USD 80 per barel. Karenanya, dia mengatakan Amerika, Malaysia, dan beberapa negara lain dikabarkan sudah menurunkan harga BBM.

“Jadi aneh kalau BBM bersubsidi kita malah naik, di tengah penurunan harga-harga BBM.  Logikanya kurang masuk,” kata Mulyanto.

Sebelumnya, kebijakan menaikkan harga BBM resmi diumumkan oleh Presiden Jokowi pada Sabtu, 3 September 2022. Keputusan ini diumumkan Jokowi di Istana Merdeka bersama jajaran menterinya. Menurutnya, keputusan ini diambil dalam kondisi yang sulit.

“Pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia. Saya sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN, tetapi, anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun anggaran 2022 telah meningkat tiga kali lipat,” ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Sabtu, 3 September 2022. 

Jokowi menjelaskan, lebih dari 70 persen subsidi justru dinikmati oleh masyarakat yang mampu. Karenanya, pemerintah harus mengalihkan subsidi BBM menjadi bantuan langsung tunai (BLT) untuk masyarakat.

Terkait hal tersebut Kompas.com menghubungi ekonom sekaligus Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira.

• Pendapat Ahli: lebih baik subsidi atau Bansos

Ekonom sekaligus Di rektur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudistira. Bhima menjelaskan bahwa menurutnya, lebih baik subsidi BBM yang ditambahkan daripada dialihkan ke bantuan sosial (bansos).

“Lebih baik subsidi BBM ditambah dibanding dialihkan ke bansos,” ujar Bhima, dikutip dari Kompas.com, Minggu (4/9/2022).

Ia menilai, kenaikan harga BBM subsidi saat ini dilakukan di waktu yang tidak tepat, terutama untuk jenis Pertalite.

Menurutnya masyarakat belum siap menghadapi kenaikan harga Pertalite menjadi Rp 10.000 per liter.

“Dampaknya Indonesia bisa terancam stagflasi, yakni naiknya inflasi yang signifikan yang tidak dibarengi dengan kesempatan kerja,” ungkapnya.

Ia mengatakan bahwa BBM bukanlah sekedar harga energi dan spesifik biaya transportasi kendaraan pribadi yang naik, namun menurutnya juga menyebabkan semua sektor terdampak.

Seperti misalnya harga pengiriman bahan pangan akan naik, padahal di saat bersamaan pelaku sektor pertanian tengah mengeluh biaya input produksi mahal, terutama pupuk.

Sedangkan bansos, menurutnya hanya akan melindungi orang miskin dalam waktu 4 bulan saja. 

Hal ini tidak akan cukup dalam mengkompensasi efek kenaikan harga BBM.

Apalagi menurutnya data orang “rentan miskin” akan sangat mungkin tidak tercakup dalam BLT BBM karena adanya penambahan orang miskin pasca kebijakan BBM subsidi naik.

“Pemerintah perlu mempersiapkan efek berantai naiknya jumlah orang miskin baru dalam waktu dekat,” ucapnya.

Penulis: Sahrul Pahmi