Gagal Eksekusi Gudang Dalam Kota, M Sabri: Jangan Ada Ngeles-Ngeles

Asisten 1 Pemerintah Kota M Sabri

 

Terkini.id, Makassar – Asisten I Pemerintah Kota Makassar M Sabri mengatakan sudah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) ihwal eksekusi gudang dalam kota. Ia pun menegaskan telah memberi teguran kepada pengusaha ekspedisi.

“Saya (sudah) paraf dan koreksi di bagian hukum. Sebenarnya yang melanggar itu sudah diberikan teguran-teguran. Itu kan ada pembagian tugas secara teknis. Disperindag itu kan leading sektor. Tanya ke Kadis Perindagnya kenapa lama sekali, apa kendalanya. Jangan ada ngeles-ngeles,” ungkapnya.

Pasalnya, rencana penutupan gudang dalam kota gagal terealisasi. Penindakannya, molor dua pekan dari jadwal yang ditetapkan. Padahal, penutupan tahap pertama seharusnya sudah dilakukan sejak 27 September 2019 lalu.

Kepala Seksi Pengkajian Pelanggaran Dinas Perdagangan Kota Makassar mengatakan, pemerintah kota menunda menutup aktivitas gudang dalam kota lantaran aksi unjuk rasa kemarin. Ia menilai hal itu membuat situasi Kota Makassar tidak kondusif sehingga tidak tepat untuk dilakukan penindakan.

Selain itu, ia mengatakan penutupan gudang dalam kota belum dilakukan hingga saat ini lantaran masih menunggu SK Wali Kota.

Pasalnya, SK ini merupakan dasar hukum pemkot untuk melakukan penindakan di lapangan. Sekaligus sebagai tameng jika ke depan ada gugatan dari pengusaha yang tidak terima gudangnya ditutup.

“Bagaimana kita mau jalan kalau belum ada SK-nya, apa dasarnya kita bergerak. Ini kan juga sebagai penangkal ketika terjadi gugatan, kita ada dasar mengeluarkan SK,” ujar Erwin.

Dia mengatakan proses penutupan gudang dalam kota memang memerlukan cukup banyak waktu. Sebab, berdasarkan hasil kajian Bagian Hukum, setiap objek yang akan ditutup harus diikuti dengan satu SK.

Sementara, jumlah usaha ekpedisi yang ada di empat kecamatan, yakni Kecamatan Tallo, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Bontoala, dan Kecamatan Wajo, hampir mencapai angka 200.

“Jadi SK-nya per objek. Pertimbangannya, kalau ada yang menggugat, yang bersangkutan saja atau SK itu saja yang bersoal, yang lain tidak perlu,” ucapnya.

Berita Terkait
Komentar
Terkini