Gakkum LHK Sulawesi Menangkan Sidang Peradilan Kasus Pencekalan 57 Kontainer Kayu

Gakkum LHK Sulawesi
Gakkum LHK Sulawesi Menangkan Sidang Peradilan Kasus Pencekalan 57 Kontainer Kayu

Terkini.id, Makassar – Pencekalan 57 kontainer kayu Merbau ilegal asal Papua yang disergap tim Gakkum LHK dan Lantamal IV Makassar di pelabuhan peti kemas Makassar, Jalan Nusantara, Selasa 8 Maret 2019, lalu berbuah manis.

Pasalnya selama lima hari berturut-turut, yakni mulai Selasa hingga Rabu (4-11 Maret 2019) Gakkum LHK Wilayah Sulawesi terus melakukan pengawalan Sidang Praperadilan antara Balai Gakkum Wilayah Sulawesi dengan kuasa hukum dari 7 Perusahaan pemilik  57 kontainer kayu tersebut, yang sedang disidik oleh Gakkum Sulawesi dari Papua.

Sebagaimana pernah disampaikan Kepala Balai LHK wilayah Sulawesi Ir Muhammad Nur, pengungkapan kayu jenis Merbau asal Papua diungkap pada 5 Desember 2018 terhadap sebuah kapal di Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar.

Tim Gakkum LHK Wilayah Sulawesi mengamankan 57 kontainer kayu Merbau ilegal kualitas nomor 1 dari Papua yang transit di Pelabuhan Peti Kemas Soekarno Hatta Makassar sebelum lolos ke Surabaya.

Perjuangan Satuan Polisi Reaksi Cepat yang dibantu berbagai pihak terkait tidak sia-sia. Satpol Reaksi Cepat mampu memenangkan praperadilan melawan Perusahaan-perusahaan penyelundup kayu tersebut.

Pada hari itu juga dihadirkan saksi-saksi dari kedua kubu, baik Balai Gakkum LHK Wilayah Sulawesi maupun pelaku penyelundupan 57 kontainer yang memuat kayu Merbau illegal tersebut.

Hadir dari Gakkum pada sidang pra peradilan yaitu Kepala Balai Gakkum Jawa Bali Nusra yang sebelumnya menjabat Kepala Balai Gakkum sebagai Kepala Balai Gakkum Wilayah Sulawesi Ir Muhammad Nur, Hasanuddin Ibrahim STP, dan Tim Penyidik Gakkum LHK Wilayah Sulawesi.

Sementara saksi ahli dari UGM Teguh Yuwono S Hut MSc dan Guru besar Fakultas Hukum Unhas, Prof Dr Said Karim SH MH.

Selama 5 (lima) hari berturut turut sejak penangkapan 57 kontainer tersebut, Gakkum LHK Sulawesi mengawal kasus ini, dan melakoni sidang pertama hingga sidang kedua.

Proses penyidikan tim Penyidik Gakkum KLHK dinyatakan Sah oleh majelis Hakim

Berdasarkan keterangan tertulis Gakkum LHK Sulawesi kepada media, Selasa 12 Maret 2019, Hakim menyatakan bahwa proses penyidikan yang dilakukan Penyidik Gakkum KLHK sah.

Gugatan Praperadilan ini diajukan oleh SUTARMI, DKK yang terdaftar di Pengadilan Makassar Nomor : 05/Pid.Pra/2019/PN.Mks di Pengadilan Negeri Makassar dan berdasarkan pertimbangan Hakim antara lain:

1. Tindakan-tindakan termohon tertanggal 5 Januari s.d 24 Januari 2019 adalah tindakan dalam rangka Operasi yang dilaksanakan oleh Polisi Kehutanan bersama TNI AL adalah sesuai dengan kewenangan Termohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (2) Undang – Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Pasal 36 Peraturan Pemerintah No 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan dan Pasal 7 Permenhut No. 75/Menhut-II/2015 tentang Polisi Kehutanan.

2. Bahwa Tindakan Termohon mengamankan 57 Kontainer adalah dalam rangka pencarian Barang Bukti.

3. Bahwa Tindakan Penyidik melakukan Pulbaket telah melakukan pemanggilan dan undangan untuk klarifikasi terlapor.

4. Penyidik melakukan Penyidikan di dahului dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) pada tanggal 25 Januari 2019.

5. Penggeledahan yang dilakukan setelah terbit Surat Perintah Penyidikan dan SPDP telah meminta/memperoleh izin dari Pengadilan Negeri Makassar, dan Penyidik melakukan penggeledahan atas Perintah dan disaksikan oleh aparat pemerintah setempat.

6. Penyitaan dilakukan setelah terbit Surat Perintah Penyidikan dan SPDP dan telah meminta /memperoleh izin dari Pengadilan Negeri Makassar, dan Penyidik melakukan Penyitaan atas Perintah dan disaksikan oleh aparat pemerintah setempat.

Keputusan sidang

Dan berdasarakan pertimbangan tersebut Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan Sidang Prapradilan adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi Termohon ditolak seluruhnya.

2. Permohonan Pemohon di tolak seluruhnya.

3. Tindakan Termohon berupa Penggeledahan dan Penyitaan telah sesuai dengan prosedur Hukum dan Sah menurut hukum.

4. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp 0.

Sidang yang dimenangkan Balai Gakkum LHK Wilayah Sulawesi ini kemudian dengan resmi ditutup oleh Hakim Ketua.